RRI.CO.ID, Mamuju- Dalam rangka meningkatkan pemahaman para analis kebijakan di lingkungan pemerintah daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sulawesi Barat mengikuti kegiatan Policy Talks: Pemahaman Analisis Kebijakan dan Penyusunan Policy Brief sebagai Instrumen Strategis Kebijakan yang diselenggarakan oleh Kanwil Sumatera Utara secara daring, Selasa, 25 Mei 2026.

Menanggapi kegiatan tersebut, Kepala Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat, Saefur Rochim menegaskan bahwa penguatan kapasitas analis kebijakan menjadi bagian penting dalam mendukung penyusunan kebijakan publik yang berkualitas dan tepat sasaran.

“Penyusunan kebijakan harus didasarkan pada data dan analisis yang tepat agar mampu memberikan solusi nyata terhadap berbagai persoalan di masyarakat. Karena itu, kemampuan analis kebijakan perlu terus diperkuat,” ujar Saefur Rochim disela-sela kesempatannya

Menurut Saefur, Analis kebijakan memiliki fungsi strategis sebagai instrumen advokasi dalam mendorong pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan berbasis data yang valid.

Pada kesempatan tersebut, akademisi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Andryan, menjelaskan pentingnya policy brief dalam penyusunan rekomendasi kebijakan. Menurutnya, pemerintah membutuhkan informasi yang berkualitas sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Sementara itu, Analis Kebijakan Ahli Muda Lembaga Administrasi Negara RI, Tyas Wahyu Fadhila, mengingatkan bahwa kebijakan tidak boleh disusun secara asal-asalan karena kebijakan yang buruk dapat menimbulkan dampak sistematis yang merugikan masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Barat berharap dapat terus meningkatkan kapasitas dan pemahaman jajaran terkait analisis kebijakan dan penyusunan policy brief, sehingga mampu mendukung lahirnya kebijakan yang efektif.