RRI.CO.ID, Mamuju – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat menyatakan kesiapannya dalam mengawal keberhasilan Sensus Ekonomi 2026. Dukungan ini ditegaskan sebagai langkah strategis untuk membantu pemerintah menghasilkan basis data ekonomi nasional yang kredibel dan akurat.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim, menggarisbawahi bahwa data yang valid adalah kunci utama dari efektivitas sebuah kebijakan. "Kolaborasi lintas sektor sangat krusial agar Sensus Ekonomi 2026 berjalan maksimal. Kita butuh fondasi data yang kuat untuk memastikan kebijakan di masa depan benar-benar tepat sasaran," ungkap Saefur, Rabu 29 April 2026.

Sebagai wujud nyata komitmen tersebut, utusan dari Kanwil Kemenkum Sulbar menghadiri forum Rekonsiliasi Prelist Statistical Business Register (SBR) yang diinisiasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Barat. Pertemuan yang digelar di Aula Manakarra, Rabu (29/4), ini menjadi agenda krusial menjelang pelaksanaan sensus tahun depan.

Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala BPS Sulbar, Suri Handayani. Tercatat sebanyak 47 perwakilan dari berbagai instansi, lembaga, hingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tingkat provinsi turut hadir dalam rapat koordinasi ini.

Dalam arahannya, Suri Handayani menekankan pentingnya partisipasi aktif semua pemangku kepentingan. Ia berharap seluruh instansi dapat membantu kelancaran pendataan yang dijadwalkan berlangsung pada 1 Mei hingga 31 Juli 2026, serta berperan aktif mengedukasi masyarakat terkait pentingnya agenda nasional ini.

Forum ini menjadi wadah diskusi intensif mengenai teknis koordinasi demi terciptanya integrasi data ekonomi yang bermanfaat luas. Berbagai perspektif pun dihadirkan melalui pemaparan para narasumber, antara lain:

BPS Sulbar: Mengupas teknis dan mekanisme pendataan di lapangan.

Bank Indonesia: Meninjau korelasi data terhadap ketepatan pengambilan keputusan ekonomi.

DPPKUKM Sulbar: Menjelaskan relevansi data dengan program pengembangan sektor industri dan UKM daerah.

KPPG Palu: Menyoroti dampak ekonomi dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap perputaran pasar lokal.

Keikutsertaan Kanwil Kemenkum Sulbar dalam agenda ini mempertegas posisi organisasi dalam mendukung program-program strategis nasional. Partisipasi aktif ini diharapkan dapat berkontribusi pada terciptanya pembangunan berkelanjutan yang berbasis pada data ekonomi yang valid.