RRI.CO.ID, Mamuju - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat menyatakan dukungan terhadap percepatan implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim, menegaskan hal tersebut usai mengikuti sosialisasi regulasi secara virtual bersama jajaran pimpinan, Jumat (17/4/2026).

Menurutnya, kegiatan sosialisasi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman aparatur terhadap arah kebijakan hukum nasional yang tengah mengalami perubahan signifikan.

Ia menekankan, pihaknya siap mendukung penerapan regulasi baru melalui penguatan koordinasi lintas sektor, pembinaan hukum, serta sosialisasi berkelanjutan kepada pemerintah daerah dan masyarakat.

Kegiatan yang digelar Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali itu mengangkat tema tentang implementasi dan implikasi regulasi pidana bagi profesi hukum, pemerintah daerah, dan Pos Bantuan Hukum.

Dalam kegiatan tersebut, Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia, Edward Omar Sharif Hiariej, menjelaskan bahwa pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru membawa perubahan mendasar terhadap sistem pemidanaan di Indonesia.

Ia menyebut, perubahan tersebut tidak hanya pada aspek aturan, tetapi juga memengaruhi pola pikir dan praktik penegakan hukum di lapangan. Ke depan, pendekatan hukum pidana akan lebih menitikberatkan pada keadilan restoratif, perlindungan hak asasi manusia, serta penegakan hukum yang berkeadilan.

Selain itu, ia mengingatkan pentingnya kesiapan seluruh elemen, mulai dari aparat penegak hukum, pemerintah daerah, hingga paralegal di Pos Bantuan Hukum, dalam menghadapi perubahan tersebut.

Pemerintah daerah juga diminta segera menyesuaikan regulasi daerah agar selaras dengan KUHP baru guna menghindari tumpang tindih aturan dan memastikan kepastian hukum.

Di sisi lain, Pos Bantuan Hukum dinilai memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait perubahan hukum pidana nasional.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan di Sulawesi Barat semakin siap mengimplementasikan sistem pemidanaan yang baru secara efektif, adil, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.