RRI.CO.ID, Mamuju,- Kantor Wilayah Kementrian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sulawesi Barat melaksanakan evaluasi percepatan pengisian data penggerak Pos Bantuan Hukum di tingkat desa dan kelurahan. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring yang dihadiri jajaran Kanwil Kemenkum Sulbar pada Rabu, 25 Maret 2026.

Kakanwil Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim, saat memimpin rapat mengatakan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di wilayah Sulawesi Barat. Selain itu, kegiatan tersebut juga dilaksanakan sebagai upaya percepatan peresmian Pos Bantuan Hukum yang akan dilaksanakan serentak secara nasional.

"Hal ini menjadi krusial mengingat rencana peresmian Pos Bantuan Hukum secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia bersama Menteri Hukum dalam waktu dekat" sambungya

Saefur meminta agar seluruh PIC melengkapi data yang dibutuhkan, termasuk laporan layanan Posbankum, sehingga dapat mendukung kesiapan Sulawesi Barat dalam kegiatan peresmian nasional.

Berdasarkan data hasil inventarisasi menunjukkan bahwa dari total 648 Pos Bantuan Hukum di Sulawesi Barat, sebanyak 580 telah melengkapi data penggerak. Sementara itu, jumlah laporan layanan yang telah masuk mencapai 1.423 laporan. Capaian ini dinilai cukup signifikan, namun masih diperlukan percepatan untuk mencapai target 100 persen.

melalui kegiatan tersebut, Kanwil Kemenkum Sulbar menegaskan komitmennya dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat melalui optimalisasi layanan Pos Bantuan Hukum.