RRI.CO.ID, Mamuju- Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sulawesi Barat melaksanakan evaluasi program kerja Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI). Kegiatan tersebut dilangsungkan secara daring yang dihadiri sejumlah jajaran Kanwil Kemenkum Sulbar pada Selasa 17 Maret 2026.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim, menyampaikan apresiasi atas perencanaan program yang telah disusun oleh jajaran Divisi Pelayanan Hukum. Ia menekankan pentingnya fungsi kontrol dan evaluasi dalam memastikan seluruh program berjalan sesuai target.

Dalam evaluasi tersebut, Saefur berharap agar jajarannya memperkuat koordinasi, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, serta memastikan optimalisasi monitoring dan evaluasi capaian kinerja di bidang Kekayaan Intelektual.

“Setiap kegiatan harus memiliki perencanaan yang jelas, terukur, dan terdokumentasi dengan baik agar pelaksanaannya dapat dipantau serta dievaluasi secara berkelanjutan,” tegasnya.

Ia juga mendorong penyusunan laporan secara rutin dan sistematis, baik dalam bentuk laporan atensi maupun laporan mingguan, guna memastikan seluruh progres kegiatan dapat terpantau dengan optimal.

Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hidayat Yasin, dalam arahannya menekankan pentingnya percepatan program KI di daerah. Ia menyampaikan bahwa penyusunan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terkait KI harus segera diintensifkan melalui koordinasi aktif dengan tim perancang.

“Upaya percepatan ini penting agar draft regulasi dapat segera ditetapkan dan memberikan kepastian hukum bagi perlindungan Kekayaan Intelektual di daerah,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa Kabupaten Mamuju telah mengusulkan 10 daftar KDMP, sementara pendaftaran Indikasi Geografis (Indigeo) terus didorong, khususnya untuk komoditas kopi Mamasa. Bahkan, direncanakan penyerahan sertifikat Indigeo akan dilakukan pada Festival Kopi Mamasa pada 17 Agustus mendatang.

Melalui rapat evaluasi tersebut, Kanwil Kemenkum Sulbar menegaskan komitmennya dalam memperkuat perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah, sekaligus mendukung pencapaian target nasional di bidang KI secara optimal.