RRI.CO.ID, Mamuju- Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sulawesi Barat terus mendorong upaya mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulbar.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, meminta seluruh Kelompok Kerja (Pokja) Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) memastikan pemenuhan data Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Pemenuhan Data Dukung Zona Integritas (ZI) Pokja Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Kualitas Pelayanan Publik yang dilaksanakan pada Rabu, 4 Maret 2026 di Ruang Baharuddin Lopa.

Saefur Rochim menegaskan kepada jajarannya untuk memastikan kelengkapan data dukung yang dipersyaratkan. Selain itu, langkah ini tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Pastikan setiap data dukung yang diunggah benar-benar sesuai dengan substansi yang dipersyaratkan dalam LKE. Lengkapi dengan catatan penjelasan yang menggambarkan implementasi nyata di lapangan,” tegas Saefur Rochim.

Ia juga mendorong Bagian Tata Usaha dan Umum untuk aktif memantau perkembangan, para Kepala Divisi melakukan pengawasan, serta seluruh tim bekerja secara terkoordinasi.

“Sehingga, seluruh eviden yang disampaikan tidak hanya lengkap secara dokumen, tetapi juga mencerminkan kualitas dan keberlanjutan pelaksanaan Reformasi Birokrasi,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hidayat Yasin, menekankan pentingnya sinergi dan komunikasi antar Pokja agar pemenuhan data dukung dapat berjalan maksimal.

“Koordinasi yang baik akan menghasilkan pemenuhan data yang komprehensif dan selaras dengan target pembangunan ZI menuju WBK/WBBM,” ujar Hidayat Yasin.

Melalui kegiatan tersebut, Kanwil Kemenkum Sulbar menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pembangunan Zona Integritas secara terarah dan berkelanjutan guna mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan melayani.