RRI.CO.ID, Mamuju - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat menegaskan komitmen untuk terus berkontribusi dalam pembangunan daerah melalui kehadiran pada Musrenbang RKPD Sulawesi Barat Tahun 2027.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hidayat Yasin, yang mewakili Kakanwil Kemenkum Sulbar Saefur Rochim pada Musrenbang di Ballroom Andi Depu, menyampaikan bahwa jajaran Kanwil akan memperkuat dukungan terhadap program prioritas pembangunan provinsi.

“Melalui layanan-layanan yang tersedia, di antaranya di bidang AHU dan layanan di bidang KI,” ujarnya, Kemenkum Sulbar diharapkan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Musrenbang RKPD 2027 ini menjadi forum strategis merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah yang selaras dengan prioritas nasional, dengan Kepala Bapperida Sulawesi Barat memaparkan tujuan menyepakati permasalahan pembangunan, menentukan prioritas, serta menyelaraskan program antara pemerintah kabupaten dan provinsi.

Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Barat dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendukung pembangunan, sekaligus meluncurkan program “Menyapa Posyandu” sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di seluruh wilayah.

Rangkaian Musrenbang juga diwarnai penyerahan penghargaan kepada pemerintah kabupaten untuk beberapa kategori, seperti pertumbuhan ekonomi tertinggi, tingkat kemiskinan terendah, Indeks Pembangunan Manusia tertinggi, dan indeks inovasi daerah terbaik sebagai bentuk apresiasi atas capaian kinerja pembangunan.

Gubernur Sulawesi Barat Suardi Duka memaparkan berbagai tantangan pembangunan, mulai dominasi sektor pertanian sebesar 47,21 persen, tingkat kemiskinan 10,18 persen yang masih di atas rata-rata nasional, rendahnya kualitas tenaga kerja, hingga tingginya prevalensi stunting, sehingga arah pembangunan 2027 difokuskan pada hilirisasi komoditas unggulan, peningkatan konektivitas, penguatan pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM, serta pengelolaan lingkungan berkelanjutan.

Melalui keikutsertaan dalam Musrenbang RKPD 2027, Kanwil Kemenkum Sulbar menegaskan kesiapan memperkuat perannya, terutama melalui layanan hukum di bidang AHU dan Kekayaan Intelektual, agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah semakin terarah, terpadu, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat Sulawesi Barat.