RRI.CO.ID, JAKARTA – Potensi ekonomi Sulawesi Barat di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dinilai cukup besar dengan mencatatkan 24.363 unit usaha mikro-kecil dan 375 usaha menengah. Meski demikian, mayoritas pelaku usaha yang didominasi sektor olahan makanan dan tekstil ini masih dihadapkan pada hambatan klasik: minimnya legalitas usaha, keterbatasan sarana produksi, hingga lemahnya kemitraan formal.

Kondisi tersebut dipaparkan langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, saat menggelar audiensi dengan Menteri UMKM RI di Gedung Smesco Indonesia, Jakarta, Rabu 22 Juli 2026.

Gubernur menyebut, salah satu pemicu belum optimalnya pembinaan UMKM di daerahnya adalah rusaknya fasilitas penunjang utama. Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT-KUMKM) Sulbar di Mamuju mengalami kerusakan berat akibat bencana gempa bumi tahun 2021 lalu dan hingga kini belum berfungsi optimal.

"Kami berharap dukungan Kementerian UMKM untuk merevitalisasi Gedung PLUT-KUMKM agar kembali berfungsi sebagai pusat konsultasi, pelatihan, kurasi produk, hingga uji mutu," ujar Suhardi Duka.

Selain perbaikan sarana fisik, Pemprov Sulbar menyodorkan sejumlah usulan konkret ke pemerintah pusat. Di antaranya bantuan mesin pengolahan untuk komoditas unggulan seperti kakao, kopi, kelapa, aren, dan hasil perikanan, serta pembangunan rumah produksi tenun dan industri pakan ternak.

Untuk mengatasi persoalan legalitas dan daya saing pasar, Pemprov Sulbar juga mendorong percepatan fasilitasi sertifikasi standar nasional (SNI), sertifikasi Halal, serta Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi para pelaku UMKM lokal.

Sinergi antara Pemprov Sulbar, DPRD, Bank Indonesia, dan Kementerian UMKM ini diharapkan dapat memutus rantai keterbatasan alat dan legalitas, sekaligus mempercepat penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi inklusif di Sulawesi Barat.