RRI.CO.ID, Mamuju – Malaqbi Halal Center terus mempercepat pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Sulawesi Barat menjelang penerapan kebijakan Wajib Halal Oktober 2026.

Kebijakan tersebut mewajibkan seluruh pelaku usaha, khususnya di sektor makanan, minuman, dan jasa sembelihan, untuk memiliki sertifikat halal paling lambat 18 Oktober 2026.

Ketua Malaqbi Halal Center, Najamuddin, mengatakan pihaknya saat ini fokus memberikan pendampingan intensif agar pelaku UMKM dapat memenuhi kewajiban tersebut tanpa terkendala proses administrasi.

Menurutnya, program pendampingan ini merupakan langkah strategis untuk membantu pelaku usaha meningkatkan legalitas produk sekaligus memperkuat daya saing di pasar.

“Malaqbi Halal Center sudah berhasil mendampingi tujuh pelaku usaha dari nol sampai terbit sertifikat dalam kurun waktu satu bulan,” ujar Najamuddin di Mamuju, Senin, 11 Mei 2026.

Ia menjelaskan capaian tersebut menunjukkan bahwa proses pengurusan sertifikasi halal dapat dilakukan secara cepat apabila pelaku usaha mendapatkan pendampingan yang tepat.

Selain memastikan kepatuhan terhadap regulasi pemerintah, sertifikasi halal juga dinilai penting untuk memberikan jaminan perlindungan kepada konsumen terhadap produk yang beredar di pasaran.

Najamuddin mengimbau para pelaku UMKM agar tidak lagi menganggap pengurusan sertifikat halal sebagai proses yang rumit dan membebani usaha mereka.

“Bagi para pelaku usaha, hilangkan stigma negatif terkait ribetnya mengurus sertifikat halal. Silakan fokus pada usahanya, kontak kami, nanti kami yang mengurus sampai terbit sertifikatnya,” katanya.

Ia berharap semakin banyak pelaku UMKM di Sulawesi Barat yang segera mengurus sertifikasi halal agar siap menghadapi implementasi kebijakan Wajib Halal 2026.

Pendampingan yang dilakukan Malaqbi Halal Center diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas produk lokal sehingga lebih kompetitif, baik di tingkat regional maupun nasional.