Tingkatkan Kapasitas SDM, DJPb Sulbar Dorong Percepatan Realisasi Angaran

RRI.CO.ID, Mamuju - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Barat menegaskan bahwa percepatan realisasi anggaran daerah tidak cukup hanya mengandalkan pemenuhan administrasi dan regulasi. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola keuangan daerah dinilai menjadi faktor utama dalam mempercepat penyerapan anggaran.

Kepala Kantor Wilayah DJPb Sulawesi Barat, Syakran Rudy, mengatakan berbagai langkah normatif untuk mendorong percepatan realisasi anggaran telah dilakukan pemerintah, mulai dari pemberian rekomendasi, surat edaran hingga pembentukan berbagai service point. Namun, upaya tersebut perlu dibarengi dengan penguatan kompetensi aparatur pengelola keuangan di daerah.

"Memang hal-hal yang sangat normatif bersifat mendorong bagaimana daerah melakukan percepatan realisasi. Adanya service point di berbagai tempat juga mendukung pencapaian tujuan. Namun, dalam konteks itu kami melihat ada dua hal yang menjadi fokus utama," kata Syakran, saat di wawancara di Gedung Keuangan Negara (GKN) Mamuju, Senin 29 Juni 2026.

Menurutnya, langkah pertama adalah meningkatkan kapasitas para pengelola keuangan pemerintah daerah, mulai dari tingkat kabupaten hingga organisasi perangkat daerah (OPD). Langkah kedua adalah membangun sistem data yang terintegrasi sehingga kepala daerah dapat memantau perkembangan realisasi anggaran secara menyeluruh.

"Secara normatif semuanya sudah dilakukan, seperti memberikan endorsement maupun menyurat, itu merupakan prosedur standar. Tetapi yang lebih penting adalah meningkatkan kapasitas pengelola keuangan pemerintah daerah di seluruh kabupaten hingga masing-masing dinas. Kemudian menyediakan sistem data yang terkontrol oleh kepala daerah. Itu sebenarnya langkah yang paling utama," ujarnya.

Syakran menjelaskan, tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari tingginya rotasi aparatur. Pergantian pegawai antarperangkat daerah membuat kompetensi pengelola keuangan harus terus diperbarui agar kualitas pengelolaan anggaran tetap terjaga.

"Kalau kita mendorong pemerintah daerah mempercepat realisasi anggaran, maka kapasitas SDM juga harus diperhatikan. Model pemerintahan daerah itu sangat bergantung pada kapasitas masing-masing sumber daya manusianya. Ketika SDM tidak di-upgrade secara rutin, sementara pengelola keuangan sering berpindah dari satu dinas ke dinas lainnya, tentu akan memengaruhi kualitas pengelolaan anggaran," jelasnya.

Karena itu, Kanwil DJPb Sulawesi Barat terus memperkuat program pendampingan melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi aparatur pengelola keuangan maupun pengelola kegiatan di seluruh pemerintah kabupaten dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

"Fokus kami ada dua, yakni meningkatkan kapasitas pengelola keuangan dan pengelola kegiatan di seluruh dinas, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Dengan kapasitas SDM yang semakin baik, percepatan realisasi anggaran diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan berdampak langsung terhadap pembangunan daerah serta pelayanan kepada masyarakat," tutup Syakran.