RRI.CO.ID, Mamuju : Setelah isu pembatasan fiskal pada kebijakan pemerintah pusat yang mewajibkan Pemerintah Daerah (pemda) membatasi alokasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) paling lambat 2027 mendatang, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Barat bersama Pemda terus memutar otak untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Salah satu opsi yang ditawarkan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Barat adalah meningkatkan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit yang memang primadona Sulawesi Barat, hal ini dinilai menjadi Strategi Nyata dalam menjaga stabilitas fiskal Daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Hal tersebut dibahas dalam sosialisasi Program Hibah Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan pengembangan sarana prasarana perkebunan sawit, yang menghadirkan narasumber dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), Kementerian Keuangan dengan dihadiri peserta dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten di Sulawesi Barat, di ruang Rapat Gedung Keuangan Negara Mamuju, Rabu, 8 April 2026.

Dalam pemaparannya, Kepala Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Barat, Syakran Rudi menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi jembatan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, khususnya dalam membuka akses pendanaan melalui BPDP.

Menurutnya, sinergi tersebut penting untuk menjaga keberlanjutan industri sawit yang ramah lingkungan sekaligus menopang stabilitas fiskal daerah dan nasional.

“Pertemuan ini difasilitasi untuk menghubungkan pemerintah daerah dengan Kementerian Keuangan melalui BPDP, guna memperluas akses pendanaan. Ini penting agar APBN dapat terus menopang stabilitas fiskal serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Syakran.

Ia menambahkan, optimalisasi program ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat melampaui target 5,4 persen, sekaligus berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).