RRI.CO.ID, Mamuju : Produktivitas perkebunan kelapa sawit di Provinsi Sulawesi Barat mulai mengalami penurunan seiring banyaknya tanaman sawit rakyat yang telah melewati masa puncak produksi. Hal ini menjadi perhatian pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Barat dengan mendorong keberlanjutan sektor perkebunan sebagai tulang punggung ekonomi daerah.

Hal ini dibahas dalam sosialisasi Program Hibah Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan pengembangan sarana prasarana perkebunan sawit, yang digelar secara hybrid dihadiri langsung perwakilan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), dihadiri peserta dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten di Sulawesi Barat di ruang rapat, Gedung Keuangan negara, Rabu, 8 April 2026.

Dalam sosialisasi tersebut, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Barat, Syakran Rudy, menyampaikan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), luas perkebunan kelapa sawit di Sulawesi Barat mencapai 146,59 ribu hektare, dengan perkebunan rakyat mendominasi seluas 108,6 ribu hektare. Namun, sebagian besar kebun tersebut kini sudah tidak lagi berada pada fase produktif optimal, sehingga berdampak pada penurunan hasil produksi secara keseluruhan.

"Kondisi ini menjadi dasar dilaksanakannya pertemuan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mencari solusi konkret," ujar Syakran.

Menurutnya, kegiatan yang difasilitasi pihaknya bertujuan menghubungkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten di Sulawesi Barat dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

“Tujuannya adalah memperluas akses pendanaan pemerintah daerah untuk memastikan keberlanjutan industri sawit yang ramah lingkungan, sehingga APBN dapat menopang stabilitas fiskal serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di atas target 5,4 persen,” jelasnya.

Kegiatan yang digelar secara hybrid di Gedung Keuangan Negara Mamuju dan melalui daring ini juga menegaskan komitmen Kanwil DJPb Sulbar dalam mendorong perekonomian yang produktif, inklusif, dan berkeadilan. Hal tersebut sejalan dengan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam memperkuat sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan sebagai penggerak utama ekonomi daerah.

Melalui sosialisasi ini, pemerintah berharap program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) serta pengembangan sarana dan prasarana perkebunan dapat berjalan optimal. Program tersebut dinilai penting dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.

" Kami (Kanwil DJPb Sulbar) siap memfasilitasi komunikasi lanjutan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat guna memperluas akses pendanaan daerah yang diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sektor sawit yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), menjaga stabilitas fiskal nasional, serta mendorong pertumbuhan ekonomi regional," kata Syakran.

Selain itu, ia mengingatkan bahwa Program PSR dan pengembangan sarana prasarana perkebunan merupakan hibah yang diberikan kepada masyarakat pekebun dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pengelolaannya harus tetap mengedepankan tata kelola yang baik atau good governance di masing-masing wilayah.

“Pengelolaan hibah ini harus dilakukan secara akuntabel dan transparan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan,” tandasnya.