KBRN, Mamuju : Hingga periode 31 Mei 2025, belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Sulawesi Barat diangka Rp 3.472,51 miliar atau 34,11 persen dari pagu sebesar Rp 10,181,08 miliar. Belanja APBN ini terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan Transfer ke Daerah (TKD).

Hal tersebut dibahas dalam media briefing yang digelar Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Djpb) Sulawesi Barat di aula kantornya, Kamis, 26 Juni 2025.

Dalam media briefing tersebut, disampaikan bahwa khusus untuk BPP terealisasi sebesar Rp 973,20 miliar atau 28,65 persen dari pagu Rp 3.396,91 miliar. Sementara untuk TKD terealisasi Rp 2.499,31 miliar atau 36,84 persen dari pagu Rp 6.784,17 miliar.

Kepala Kanwil Djpb Sulawesi Barat Tjahjo Purnomo dalam pemaparannya menjelaskan bahwa realisasi BPP didominasi oleh belanja pegawai yang terealisasi Rp 566,42 miliar atau 58,20 persen dari total realisasi BPP.

"Sementara untuk realisasi TKD didominasi oleh Dana Alokasi Umum (DAU) terealisasi Rp 1,889,61 miliar atau 75,60 persen dari total realisasi TKD," ujarnya.

Untuk realisasi Dana Bagi Hasil (DBH), lanjut dia, terealisasi sebesar Rp 17,68 miliar. Selanjutnya Dana Alokasi Khusus (DAK) terdiri dari DAK fisik sebesar Rp 7,88 miliar saja DAK Non Fisik sebesar Rp 274,14 miliar.

"Selain itu terdapat realisasi insentif fiskal sebesar Rp 6,74 miliar atas Kinerja Tahun Anggaran sebelumnya pada Pemprov Sulbar dan Pemkab Mamuju," tambahnya.

Khusus realisasi dana desa, pihaknya mencatat sejumlah Rp 236,95 miliar yang telah terealisasi, dana desa yang telah ditentukan peruntukannya (Earmark) sejumlah Rp 168,35 miliar dan dana desa yang tidak ditentukan peruntukannya (Non Earmark) sejumlah Rp 68,80 miliar.

"Dana Desa Earmark digunakan untuk dukungan program ketahanan pangan, penurunan stunting pembangunan berbasis padat karya tunai, penurunan kemiskinan ekstrem dan penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim," tandas Tjahjo.