KBRN, Mamuju : Hingga periode 30 April 2025, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Sulawesi Barat diangka Rp 2.764,78 miliar atau 26,60 persen dari pagu sebesar Rp 10,391,55 miliar. Belanja APBN ini terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan Transfer ke Daerah (TKD).
Hal tersebut dibahas dalam siaran pers yang digelar Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Djpb) Sulawesi Barat di aula kantornya, Senin 2 Juni 2025.
Khusus untuk BPP terealisasi sebesar Rp 761,76 miliar atau 22,43 persen dari pagu Rp 3,396,59 miliar. Sementara untuk TKD terealisasi Rp 2.002,02 miliar atau 28,62 persen dari pagu Rp 6.994,95 miliar.
Kepala Kanwil Djpb Sulawesi Barat Tjahjo Purnomo dalam pemaparannya menjelaskan bahwa realisasi BPP didominasi oleh belanja pegawai yang terealisasi Rp 465,76 miliar atau 61,14 persen dari total BPP.
"Sementara untuk realisasi TKD didominasi oleh Dana Alokasi Umum (DAU) terealisasi Rp 1,561,66 miliar atau 78 persen dari total realisasi TKD," ujarnya.
DAU tersebut, lanjut dia, terdiri dari DAU yang tidak ditentukan penggunaannya (Block Grant) senilai Rp 1.465,54 miliar dan DAU yang ditentukan penggunaannya (specific Grant) sejumlah Rp 96,12 miliar. Sementara untuk realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) terbesar berasal dari DBH Sumber Daya Alam yang mencapai Rp 6,17 miliar serta DBH pajak terealisasi sejumlah Rp 2,82 miliar.
"Sementara, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) berasal dari DAK Non Fisik sejumlah Rp 274,14 miliar," tambahnya.
Khusus realisasi dana desa, pihaknya mencatat sejumlah Rp 157,22 miliar yang telah terealisasi, dana desa yang telah ditentukan peruntukannya (Earmark) sejumlah Rp 111,24 miliar dan dana desa yang tidak ditentukan peruntukannya (Non Earmark) sejumlah Rp 45,95 miliar.
"Dana Desa Earmark digunakan untuk dukungan program ketahanan pangan, penurunan stunting pembangunan berbasis padat karya tunai, penurunan kemiskinan ekstrem dan penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim," tandas Tjahjo.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....