KBRN, Mamuju : Pemerintah Daerah diminta lebih sigap dalam mempercepat realisasi Dana Desa, terutama dalam kondisi sosial ekonomi yang masih penuh tantangan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang PPA II Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPb) Provinsi Sulawesi Barat, Bekti Wicaksono kepada tim reporter RRI Mamuju, Selasa, 27 Mei 2025.

Bekti menekankan bahwa percepatan pencairan Dana Desa bukan sekadar soal administrasi, tetapi menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat kurang mampu, terutama di daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem yang masih tinggi.

“Kenapa sih kita kejar-kejar percepatan realisasi Dana Desa? Karena dana ini sangat penting, digunakan untuk ketahanan pangan, untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, dan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT),” ujarnya.

Menurut Bekti, Dana Desa seharusnya dapat segera dimanfaatkan jika sudah tersedia, tanpa perlu menunggu hingga akhir tahun anggaran. Salah satu program prioritas yang didanai Dana Desa adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi warga miskin ekstrem.

“Kemarin sempat muncul berita bahwa jumlah masyarakat miskin ekstrem di Sulawesi Barat meningkat. Harapannya, kalau Dana Desa ini cair lebih awal, maka bisa langsung digunakan untuk membantu mereka,” jelasnya.

Ia juga menyayangkan masih adanya desa yang lamban dalam mengakses dana tersebut, padahal kebutuhan masyarakat sangat mendesak.

“Kalau sudah ada, kenapa tidak diminta? Ketika orang tidak punya, mereka menunggu-nunggu. Ini kan jadi pertanyaan, ada apa dengan pemerintah desanya? Oleh karena itu, perlu kesadaran bersama sebenarnya,” tegas Bekti.

DJPb Sulbar terus mendorong koordinasi antara pemerintah kabupaten dan desa agar proses pencairan Dana Desa tidak terkendala, sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan oleh masyarakat, terutama dalam menghadapi isu strategis seperti ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan ekstrem.