KBRN, Mamuju : Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat, Gunawan Purbowo, menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur telekomunikasi untuk mendorong pemanfaatan teknologi non-tunai, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Dalam keterangannya, Gunawan menyebutkan bahwa keberadaan jaringan telekomunikasi yang memadai sangat diperlukan untuk mendukung inklusi keuangan di Sulawesi Barat.

“Tapi memang PR utama itu di infrastruktur. Mudah-mudahan dari Kominfo ada bantuan Base Transceiver Station (BTS). Ketika sinyal sudah mencapai daerah-daerah tersebut, kita bisa perlahan mendorong UMKM untuk menggunakan QRIS. Nanti para nasabah bank juga bisa didorong menggunakan QRIS,” ungkapnya.

Gunawan juga mengakui bahwa tantangan terbesar di Sulawesi Barat adalah keberadaan banyak daerah blankspot atau wilayah tanpa sinyal telekomunikasi. "Blankspot di Sulbar ini masih banyak. Bahkan, tidak sampai satu jam dari Kabupaten Mamuju di kawasan pantai, jaringannya sama sekali kosong," tambahnya.

Untuk itu, Bank Indonesia Sulawesi Barat saat ini memfokuskan pengembangan layanan non-tunai di wilayah-wilayah yang infrastrukturnya sudah lebih mendukung, seperti Kabupaten Mamuju, Polewali Mandar (Polman), dan Majene. “Di daerah-daerah tersebut relatif lebih kondusif untuk penggunaan yang non-tunai. Namun, untuk daerah seperti Pasangkayu, Mamuju Tengah, termasuk Mamasa, layanan tunai tetap kami prioritaskan,” jelasnya.

Gunawan menegaskan bahwa upaya peningkatan infrastruktur telekomunikasi merupakan langkah strategis untuk mendukung transformasi ekonomi digital, terutama untuk UMKM di wilayah Sulawesi Barat.

“Dengan infrastruktur yang lebih baik, kita bisa mendorong lebih banyak UMKM memanfaatkan teknologi digital, sehingga mereka tidak hanya bertahan, tapi juga berkembang di era ekonomi digital ini,” pungkasnya.

Bank Indonesia Sulawesi Barat berharap adanya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pihak terkait lainnya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur telekomunikasi demi terwujudnya inklusi keuangan yang merata di seluruh wilayah Sulawesi Barat.