Protes Pasien "Beli Obat di Luar", Mahasiswa Geruduk BPJS Kesehatan Mamuju

RRI.CO.ID, Mamuju – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Kumpulan Mahasiswa Islam dan PO Cawang Mamuju mendatangi kantor BPJS Kesehatan Cabang Mamuju pada Rabu 1 april 2026.

Aksi ini dipicu oleh kekecewaan terhadap sistem pengawasan BPJS Kesehatan terkait pelayanan di rumah sakit yang dinilai membebani masyarakat.

Koordinator Lapangan Aksi, Irwan, menyatakan bahwa pihaknya menemukan banyak keluhan dari pasien yang masih diminta membeli obat secara mandiri di luar rumah sakit.

" Hal ini merupakan bentuk kegagalan fungsi pengawasan yang seharusnya dijalankan oleh BPJS Kesehatan,tegasnya

Irwan menilai pertemuan dengan Kepala BPJS Kesehatan Mamuju pasca-aksi tidak membuahkan hasil yang konkret.

Ia menganggap jawaban yang diberikan tidak komprehensif dan tidak menjawab tuntutan mahasiswa.

"Jawaban yang disampaikan tidak ada poinnya dan tidak sesuai harapan kami. Oleh karena itu, kami mengambil langkah bersurat ke DPRD untuk meminta audit bersama stakeholder terkait," ujar Irwan.

Pihak mahasiswa berencana menghadirkan langsung warga yang menjadi korban "kebobrokan" layanan tersebut dalam audiensi di DPRD.

Lebih lanjut, Irwan menyoroti adanya kontradiksi antara regulasi yang ada dengan fakta di lapangan. Ia mendesak adanya amandemen terhadap aturan yang sering dijadikan tameng oleh pihak rumah sakit maupun BPJS.

"Undang-undang dibuat untuk kesejahteraan masyarakat, tapi kenyataannya kontradiksi. Kami mengharap agar undang-undang yang selalu dijadikan dasar itu bisa segera diamandemen jika memang menghambat pelayanan," tegasnya.

Menanggapi aksi tersebut, Kepala Bagian SDM, Umum, dan Komunikasi BPJS Kesehatan Cabang Mamuju, Ridho, memberikan klarifikasi saat dikonfirmasi pada Jumat 3 April 2026, Ridho menyatakan bahwa seluruh prosedur telah dijalankan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Terkait isu obat, ia menegaskan bahwa perjanjian kerja sama (PKS) antara BPJS Kesehatan dengan rumah sakit sudah mengatur tentang ketiadaan biaya tambahan.

"BPJS Kesehatan ditanggapi sesuai regulasi saja kemarin, karena terkait obat di PKS dengan rumah sakit sudah mengakomodir untuk tidak ada iur biaya obat," pungkas Ridho.

Audiensi lanjutan antara mahasiswa, BPJS Kesehatan, pihak rumah sakit, dan DPRD dijadwalkan akan berlangsung segera untuk mencari titik terang dan solusi atas keluhan masyarakat tersebut.