Gubernur Soroti Minimnya Koordinasi Program MBG di Sulawesi Barat

RRI.CO.ID, Mamuju - Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berjalan tanpa koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten. Program nasional ini perlu dievaluasi karena alokasi anggaran yang besar namun tidak terintegrasi dengan kebijakan daerah.

Hal tersebut disampaikan Suhardi Duka dalam sambutannya pada rapat kerja pimpinan semester 1 Program Strategis Nasional (PROSN) tahun anggaran 2026 di Ballroom Andi Depu Kantor Gubernur Sulbar, Kamis 18 Juni 2026.

"Dengan demikian MBG menjadi satu program nasional, tapi pertanyaannya apakah sudah berjalan khususnya dengan harapan Presiden? Saya kira ini juga perlu kita kaji, perlu kita evaluasi pelaksanaannya, karena tidak sedikit anggaran negara yang teralokasi untuk program MBG," ujar Suhardi Duka.

Gubernur mengakui bahwa MBG adalah program nasional dan tidak menjadi bagian dari program daerah, baik provinsi maupun kabupaten.

"Jujur, pelaksanaan MBG tidak pernah koordinasi dengan pemerintah provinsi, tidak pernah koordinasi, apalagi dengan kabupaten," tegasnya.

Ia mengungkapkan pemprov telah berusaha menyukseskan program tersebut dengan mempertemukan pusat-pusat produksi seperti beras, telur, ayam, dan lainnya. Namun, kendala muncul ketika hendak membuat nota kesepahaman (MoU).

"Kita ingin MoU, tapi apa kata mereka? MoU di pusat, dan bukan MoU di sini. Jadi ini juga menjadi persoalan kita," jelasnya.

Gubernur menegaskan bahwa program yang merupakan ide besar ini harus dievaluasi agar bisa berhasil.

"Ini adalah ide besar yang harus sukses. Mungkin ini perlu kita evaluasi," pungkasnya.

Lebih lanjut ia ingin mendengar sejauh mana pelaksanaan program strategis nasional khususnya MBG saat ini di Sulbar.