Kemenkum Sulbar Dorong Kesetaraan dalam Persiapan Aksi RANHAM 2026-2030

RRI.CO.ID, Mamuju - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, mendorong penguatan kebijakan yang menjamin kesetaraan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari persiapan Aksi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2026-2030.

Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Persiapan RANHAM menuju Aksi RANHAM 2026-2030 di Aula Pengayoman Kanwil Kemenkum Sulbar, Selasa 29 September 2026.

Menurut Saefur, pengarusutamaan HAM dalam pembangunan perlu diwujudkan melalui kebijakan dan program yang memberikan kesempatan setara kepada seluruh masyarakat. Penguatan partisipasi dan pemberdayaan kelompok masyarakat menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan agenda HAM di daerah.

"Pemenuhan HAM perlu diwujudkan melalui kebijakan yang memberikan kesempatan dan perlakuan setara bagi seluruh masyarakat. Penguatan partisipasi serta pemberdayaan perempuan menjadi bagian penting untuk memastikan pembangunan di daerah berjalan secara inklusif," kata Saefur.

Kepala Bagian Bantuan Hukum Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Nuryani, dalam pemaparannya menekankan pentingnya penguatan upaya penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan diskriminasi rasial.

Nuryani juga mendorong kebijakan dan program yang memastikan kesetaraan dalam pemberdayaan perempuan di Sulawesi Barat, termasuk melalui perluasan ruang partisipasi dan penguatan peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan serta pembangunan daerah.

Pembahasan tersebut melengkapi perhatian terhadap pemenuhan HAM di Sulawesi Barat yang turut mencakup Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya serta hak penyandang disabilitas.

Rapat persiapan ini menjadi wadah sinergi antar-Kantor Wilayah dalam lingkup Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mendukung persiapan Aksi RANHAM 2026-2030 sekaligus mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia.

Kanwil Kemenkum Sulbar selanjutnya terus mendukung koordinasi dan penguatan perspektif HAM dalam pelaksanaan kebijakan dan pembangunan daerah.