RRI.CO.ID, Malinau - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau mulai menerapkan pendekatan yang lebih spesifik dalam penanganan stunting. Berbekal data rinci hingga tingkat keluarga melalui pemetaan by name by address, setiap kasus akan ditangani sesuai penyebabnya sehingga intervensi tidak lagi dilakukan secara umum.

Langkah tersebut dibahas dalam Pertemuan Pemaparan Hasil Pemetaan Masalah Stunting Tingkat Kecamatan di Ruang Intulun Kantor Bupati Malinau, Rabu (22/7/2026). Dalam forum itu, para camat bersama kepala puskesmas memaparkan hasil pemetaan berdasarkan data terbaru 2026.

Sekda Malinau, Ernes Silvanus mengatakan, pemetaan dilakukan untuk menggali kondisi setiap anak yang mengalami stunting beserta lingkungan keluarganya, mulai dari pekerjaan orang tua, tingkat pendidikan, hingga latar belakang sosial dan budaya.

"Yang stunting ini siapa, kemudian pekerjaan orang tuanya apa, pendidikan orang tuanya bagaimana, sampai latar belakang suku dan perilaku hidupnya. Semua itu harus diketahui supaya kita bisa melakukan penanganan secara spesifik," kata Ernes usai agenda pemaparan.

Menurutnya, pendekatan tersebut penting karena penyebab stunting di setiap keluarga tidak selalu sama. Faktor budaya, pola asuh, tingkat pendidikan, hingga kebiasaan hidup dapat memengaruhi kondisi anak sehingga membutuhkan bentuk intervensi yang berbeda.

Ia mencontohkan, terdapat kelompok masyarakat yang masih memiliki kebiasaan atau pantangan tertentu terkait pola konsumsi maupun kesehatan. Di sisi lain, rendahnya tingkat pendidikan orang tua juga dapat memengaruhi pengetahuan tentang gizi dan pola hidup sehat.

"Hari ini kita sudah mendapatkan gambaran yang lebih detail. Dari situ nanti kami bersama Dinas Kesehatan bisa melihat apa yang harus dikerjakan dan fokus pada penyelesaian setiap kasus sesuai penyebabnya," ujarnya.

Ernes menjelaskan, hasil pemetaan tersebut akan menjadi acuan pemerintah daerah dalam menentukan langkah penanganan di setiap wilayah. Apabila dalam satu desa ditemukan sejumlah kasus stunting, intervensi akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing keluarga, mulai dari edukasi hingga pelibatan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama.

Ia menambahkan, upaya percepatan penurunan stunting tidak hanya dilakukan setelah anak lahir, tetapi juga harus dimulai sejak sebelum pernikahan. Pernikahan usia dini, kondisi kesehatan calon orang tua, kesiapan ekonomi keluarga, serta pengetahuan tentang pengasuhan menjadi faktor yang turut memengaruhi risiko stunting.

"Harapan kita, setelah pemetaan ini, penanganan yang dilakukan benar-benar menyasar akar persoalan sehingga upaya penurunan stunting di Kabupaten Malinau bisa berjalan lebih efektif," pungkasnya.

Berdasarkan data yang dipaparkan Dinas Kesehatan, hingga 5 Juni 2026, jumlah sasaran balita di Kabupaten Malinau tercatat sebanyak 6.169 balita, di mana 3.885 balita atau 62,97 persen diantaranya telah ditimbang. Hasilnya, 506 balita teridentifikasi mengalami stunting atau 13,03 persen, terdiri atas 96 balita sangat pendek dan 410 balita pendek.

Angka prevalensi stunting sebesar 13,03 persen tersebut masih berada di bawah target nasional sebesar 17,5 persen. Meski demikian, Pemkab Malinau menegaskan upaya percepatan penurunan stunting tetap menjadi prioritas melalui intervensi yang lebih spesifik berdasarkan hasil pemetaan setiap kasus di tingkat keluarga.