DPRD Malinau Dorong Pendidikan dan Kesehatan Tetap Jadi Prioritas APBD Perubahan

RRI.CO.ID, Malinau – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malinau menekankan agar sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2026, meskipun di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Malinau Ping Ding usai Rapat Paripurna ke-3 Masa Sidang III Tahun 2026 dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Malinau terhadap Nota Pengantar Raperda tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026, Senin (14/9/2026).

Ping Ding mengatakan, efisiensi anggaran tidak semestinya dimaknai sebagai pengurangan belanja semata, melainkan ketepatan dalam menempatkan anggaran sesuai kebutuhan pembangunan daerah.

“Kami coba memaknai efisiensi ini bukan pengurangan, tapi ketepatan belanja yang memang berdasarkan kebutuhan pembangunan kita,” ujar Ping Ding di Ruang Rapat Gabungan Komisi, Kantor DPRD Malinau.

Ia menegaskan, program unggulan pemerintah daerah dan layanan dasar masyarakat harus tetap diperhatikan dalam APBD-P 2026.

Menurutnya, pendidikan dan kesehatan menjadi inti dari penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Malinau. Meskipun angka anggaran mengalami penurunan, belanja yang dikelola secara tepat diharapkan tetap mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat.

“Terhadap program unggulan, kemudian layanan dasar, kita berharap tidak ada layanan yang ditinggalkan. Baik pendidikan, kesehatan itu inti dari penyampaian tadi,” katanya.

Ping Ding juga meminta pemerintah daerah lebih cermat mengelola anggaran, termasuk melakukan evaluasi terhadap belanja pegawai yang dinilai masih cukup tinggi.

Ia menyebut, tiga fraksi DPRD Malinau telah menyampaikan catatan dalam pemandangan umum terhadap rancangan APBD-P 2026. Catatan tersebut selanjutnya perlu dilihat rasionalisasinya agar belanja daerah sesuai dengan kebutuhan pembangunan saat ini.

“Tadi ada tiga hal yang disampaikan oleh fraksi. Itu tetap nanti dilihat rasionalisasinya,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Malinau Jakaria, yang dikonfirmasi terpisah, memastikan pemerintah daerah akan segera memberikan jawaban terhadap tanggapan fraksi-fraksi. Menurutnya, pembahasan APBD-P 2026 perlu dipercepat karena telah memasuki triwulan ketiga.

“APBD perubahan ini harus segera kita tetapkan karena sudah masuk di triwulan ketiga,” ujarnya.

Ia menargetkan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi dapat diselesaikan dalam waktu dekat, sehingga pembahasan rancangan APBD-P 2026 dapat segera dilanjutkan.

“Mudah-mudahan minggu depan sudah clear, sudah ada jawaban pemerintah tentang tanggapan fraksi-fraksi,” katanya.

Jakaria menambahkan, secara umum seluruh fraksi menyetujui agar pembahasan rancangan APBD-P 2026 dilanjutkan. Namun, sejumlah saran yang disampaikan tetap menjadi perhatian pemerintah, terutama terkait keberlanjutan program-program wajib yang mendukung masyarakat.

Ia menyebut sektor kesehatan dan pendidikan sebagai bagian dari program yang perlu terus diperkuat, sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah serta target pembangunan dalam RPJMD.

“Ada beberapa saran untuk melanjutkan program-program wajib yang harus pemerintah tekankan dalam rangka mendukung pelayanan masyarakat, seperti kesehatan dan pendidikan,” tuturnya.

DPRD Malinau akan melanjutkan pembahasan rancangan APBD-P 2026 setelah mendapat jawaban pemerintah atas agenda hari ini, sebelum memasuki tahapan penetapan. Pemerintah daerah diharapkan dapat memastikan alokasi anggaran tetap mendukung pelayanan dasar masyarakat, khususnya pendidikan dan kesehatan, di tengah efisiensi anggaran.