Komisi DPRD Malinau Sampaikan Tiga Isu Utama Pembangunan ke Marthin Billa
- 07 Agt 2026 09:57 WIB
- Malinau
RRI.CO.ID, Malinau – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Malinau, Halim Pratama, S.T., M.S., menerima kunjungan Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Kalimantan Utara, Dr. Mathin Billa, MM yang juga merupakan mantan Bupati Malinau. Dalam pertemuan tersebut, Halim menyampaikan sejumlah aspirasi strategis daerah kepada Dr. Mathin Billa yang saat ini bertugas di Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI.
Aspirasi tersebut difokuskan pada tiga isu utama, yakni penguatan regulasi, revisi regulasi, dan evaluasi regulasi yang dinilai penting untuk mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Malinau dan Kalimantan Utara.
"Pada aspek penguatan regulasi,kami menyampaikan tentang pembangunan kawasan perbatasan yang hingga kini masih menghadapi berbagai tantangan," kata Halim Ptarama.
Menurutnya, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Long Nawang belum beroperasi secara maksimal, sementara akses jalan dari PLBN menuju ibu kota Kecamatan Kayan Hulu juga masih memerlukan perhatian serius. Selain itu, masyarakat Krayan dinilai telah terlalu lama menantikan realisasi pembangunan akses jalan yang layak sebagai urat nadi konektivitas wilayah perbatasan.
Selanjutnya, Halim mendorong revisi regulasi terkait kawasan kehutanan. Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Malinau memiliki kawasan hutan yang sangat luas sehingga menjadi potensi besar sekaligus tantangan dalam pembangunan daerah. "Dengan luas Areal Penggunaan Lain (APL) yang masih berada di bawah 10 persen, diperlukan penyederhanaan mekanisme alih fungsi kawasan agar pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif tanpa mengabaikan prinsip kelestarian lingkungan," terangnya.
Selain itu, Komisi III DPRD Malinau juga mengusulkan evaluasi terhadap Undang-Undang Pemerintahan Daerah, khususnya terkait sejumlah kewenangan pemerintah kabupaten yang dialihkan ke pemerintah provinsi. Salah satu contoh yang menjadi perhatian adalah pengelolaan jenjang pendidikan SMA, termasuk penerapan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru yang dinilai masih menimbulkan persoalan akibat jauhnya jarak antarsekolah serta belum meratanya kualitas pendidikan di berbagai wilayah.
"Kami dari DPRD Malinau berharap berbagai aspirasi yang disampaikan dapat menjadi bahan perjuangan Dr. Mathin Billa di tingkat nasional, sehingga kebijakan dan regulasi yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya di daerah perbatasan seperti Kabupaten Malinau," tukasnya.(*)
Kata Kunci / Tags
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....