RRI.CO.ID, Malinau - Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau menilai layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Muhammadiyah Malinau Hulu telah berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP), setelah kembali aktif beroperasi, Selasa (31/3/2026).

Hal tersebut disampaikan usai monitoring lapangan yang dilakukan untuk memastikan proses produksi hingga distribusi makanan bergizi berjalan lancar kepada para penerima manfaat.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau, Frent Tommy Lucas, mengatakan hasil pemantauan di lapangan menunjukkan proses produksi hingga penyaluran makanan kepada penerima berjalan baik sesuai ketentuan.

“Kalau yang kita lihat dari hasil monitoring dan diskusi dengan pengelola, semuanya berjalan bagus. Hasil mereka juga sangat baik,” kata Frent, Rabu (1/4/2026).

Dinas Ketahanan Pangan merupakan bagian dari tim Satgas MBG Kabupaten Malinau yang mengawal pelaksanaan program MBG di daerah. Tim ini melibatkan sejumlah perangkat daerah.

“Di tim ini ketuanya Sekda, sekretarisnya saya sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan, dan anggotanya dari beberapa dinas antara lain kesehatan dan pendidikan,” ucapnya.

Dalam monitoring tersebut, pihaknya juga memastikan distribusi makanan bergizi benar-benar sampai kepada sekolah maupun kelompok penerima lainnya.

“Yang kita perhatikan kelancaran aktivitas mereka, kemudian distribusi MBG dan memastikan makanan itu sampai ke sekolah-sekolah,” katanya.

Ke depan, monitoring akan dilakukan secara berkala bersama tim lintas instansi guna menjaga kualitas pelaksanaan program MBG.

“Ke depan nanti monitoring dilakukan bersama tim dari Dinas Kesehatan, Ketahanan Pangan, dan Pendidikan. Minimal satu bulan sekali atau menyesuaikan jika ada laporan atau keluhan,” ujarnya.

Dapur SPPG Muhammadiyah Malinau Hulu tercatat melayani sebanyak 2.551 penerima manfaat. Layanan tersebut mencakup sejumlah sekolah, mulai dari TK hingga SMA dan posyandu di wilayah Malinau Hulu.

Sebelumnya, operasional dapur MBG di SPPG tersebut sempat berhenti pada 11 hingga 30 Maret 2026. Penghentian sementara tersebut diduga terkait kendala pendanaan.