RRI.CO.ID, Malang – Antusiasme masyarakat terhadap program pasar murah yang digelar Pemerintah Kota Malang dinilai sangat tinggi. Namun, keterbatasan kuota paket sembako membuat sebagian warga tidak kebagian. Kondisi ini menjadi perhatian DPRD Kota Malang.
Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, menilai kuota 1.300 paket sembako yang disediakan dalam satu kegiatan pasar murah masih belum mencukupi jika melihat jumlah masyarakat yang hadir.
“Kuotanya hanya 1.300, tetapi antusias masyarakat sangat tinggi. Ini mungkin jadi evaluasi untuk tahun ke depan agar jumlah paketnya bisa diperbanyak,” ujarnya, Jumat 13 Maret 2026.
Ia menjelaskan, penambahan kuota melalui skema Biaya Tak Terduga (BTT) tidak memungkinkan dilakukan. Pasalnya, anggaran tersebut diperuntukkan bagi penanganan kondisi darurat seperti kebencanaan.
“Kalau BTT itu untuk kebencanaan, jadi tidak bisa digunakan,” jelasnya.
Menurut Bayu, keterbatasan kuota juga tidak lepas dari mekanisme penganggaran pemerintah yang sudah ditetapkan sejak satu tahun sebelumnya. Karena itu, dinas terkait tidak bisa langsung menambah paket sembako ketika permintaan masyarakat meningkat.
Meski demikian, ia menilai sebenarnya lonjakan antusias masyarakat masih bisa diprediksi sejak awal, mengingat jumlah penduduk di setiap kecamatan cukup besar.
“Seperti di Kedungkandang saja penduduknya berapa kepala keluarga. Harusnya bisa diprediksi apakah 1.300 paket per kecamatan itu mencukupi atau tidak,” katanya.
Sebagai solusi jangka panjang, Bayu mengusulkan agar pembagian paket pasar murah ke depan menggunakan sistem kupon yang dibagikan melalui kelurahan. Menurutnya, cara tersebut dapat membuat distribusi bantuan lebih tepat sasaran.
“Kalau dibikin kupon, misalnya satu kecamatan dapat 5.000 paket lalu dibagi per kelurahan. Kelurahan yang tahu datanya, bisa diverifikasi lewat RT dan RW,” ujarnya.
Ia menambahkan, sistem kupon juga dapat meminimalkan risiko warga yang datang jauh-jauh ke lokasi pasar murah namun akhirnya tidak kebagian paket sembako.
“Jadi tidak sampai warga sudah datang, antre dan desak-desakan, tapi ternyata kehabisan paket,” katanya.
Sementara untuk solusi jangka pendek dalam kegiatan pasar murah yang masih akan digelar beberapa kali lagi, Bayu menyebut kemungkinan kerja sama dengan pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
“Kalau anggaran yang sudah ada memang tidak bisa diotak-atik karena sudah terkunci. Mungkin bisa bekerja sama dengan CSR untuk menambah paket,” pungkasnya.