Sulsel Tembus 4 Besar PPD 2026, Dua Program Ini Jadi Sorotan

RRI.CO.ID, Makassar - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali mencatatkan capaian dalam pembangunan daerah setelah menempati peringkat keempat kategori provinsi pada Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2026. Penghargaan yang digelar Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) tersebut menjadi apresiasi atas kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.

"Capaian ini menjadi dorongan bagi Sulawesi Selatan untuk terus memperkuat perencanaan pembangunan yang berbasis data, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil," kata Plt Kepala Bappelitbangda Sulsel Irawan Dermayasamin Ibrahim.

Penghargaan PPD 2026 diserahkan dalam agenda Penyerahan PPD dan Knowledge Sharing Pembangunan Daerah 2026 di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta. Irawan menerima penghargaan tersebut mewakili Gubernur Sulawesi Selatan.

"Penghargaan ini kami terima sebagai bagian dari hasil proses penilaian terhadap perencanaan dan kinerja pembangunan daerah," ujar Irawan, dilansir dari pernyataan resminya, Sabtu 2 Oktober 2026.

Dalam daftar peringkat kategori provinsi, Sulsel berada di posisi keempat setelah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah. Sementara Sumatera Selatan menempati urutan kelima, dengan penilaian PPD 2026 mencakup kualitas perencanaan, kinerja pembangunan, serta inovasi yang dikembangkan pemerintah daerah, "Posisi ini tentu menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan di Sulsel," kata Irawan.

Pada tahapan penilaian, Pemprov Sulsel memaparkan sejumlah program yang menjadi prioritas pembangunan daerah kepada tim penilai. Salah satu program yang mendapat ruang dalam pemaparan tersebut ialah Smart School yang dikembangkan Dinas Pendidikan Sulsel melalui konsep "Satu Standar, Satu Guru, Satu Sulsel", "Smart School menjadi salah satu inovasi yang kami dorong untuk memperluas akses dan pemerataan kualitas pendidikan," jelas Irawan.

Program Smart School mengandalkan pola pembelajaran hybrid berbasis digital untuk menjangkau peserta didik di berbagai wilayah Sulsel. Pendekatan tersebut diarahkan untuk mengurangi kesenjangan akses pembelajaran sekaligus membantu pemerataan mutu pendidikan antardaerah, "Pemanfaatan teknologi menjadi bagian penting dalam upaya memperluas layanan pendidikan yang berkualitas," ujarnya.

Selain sektor pendidikan, Pemprov Sulsel turut memaparkan pembangunan infrastruktur melalui skema Multi Years Project atau MYP. Skema tersebut mencakup sejumlah pekerjaan strategis, mulai dari pembangunan dan penanganan jalan hingga jaringan irigasi serta pembangunan rumah sakit, "Program infrastruktur ini diarahkan untuk memperkuat konektivitas dan mendukung pelayanan publik," kata Irawan.

Penerapan skema tahun jamak memungkinkan pemerintah memusatkan pembiayaan pada program yang dinilai menjadi prioritas pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya, MYP 2025-2027 sebelumnya mencakup penanganan sekitar 1.000 kilometer jalan provinsi, pembangunan jaringan irigasi, serta rumah sakit regional yang diharapkan memperkuat konektivitas antarwilayah dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, "Kami ingin pembangunan infrastruktur memberikan dampak yang lebih luas terhadap mobilitas dan pelayanan masyarakat di Sulsel," ungkap Irawan.

PPD 2026 mengangkat tema "Perencanaan dan Kinerja Pelaksanaan Prioritas Nasional di Daerah" sebagai bagian dari upaya mengevaluasi pembangunan daerah sekaligus memperkuat hubungan kebijakan pusat dan daerah. Bappenas menempatkan penghargaan tersebut sebagai salah satu instrumen untuk mendorong peningkatan kualitas perencanaan serta sinergi pembangunan, "Capaian ini akan menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan," tutur Irawan.

Ke depan, Pemprov Sulsel menyatakan akan menggunakan capaian tersebut sebagai pijakan untuk memperkuat keterhubungan antara program daerah dan agenda pembangunan nasional. "Ke depan, kami akan terus memperkuat sinergi antara prioritas pembangunan daerah dan nasional sehingga perencanaan yang disusun dapat diterjemahkan ke dalam program yang memberikan manfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Penyerahan penghargaan PPD 2026 turut dihadiri Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dan Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk. Penghargaan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah dalam tiga kategori, yakni provinsi, kabupaten, dan kota, "Penghargaan ini menjadi bagian dari evaluasi sekaligus dorongan agar pemerintah daerah terus memperbaiki kualitas pembangunan," kata Irawan.