Kepuasan Publik Tinggi, Bawaslu Sulsel Tak Berhenti Berbenah

RRI.CO.ID. Makassar, — Predikat Sangat Baik dalam Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Periode I Tahun 2026 menjadi capaian sekaligus bahan evaluasi bagi Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Bawaslu Sulsel meraih Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 88,50 atau kategori Mutu A (Sangat Baik) berdasarkan penilaian 238 responden yang tersebar di 24 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.

Meski memperoleh penilaian tinggi, Bawaslu Sulsel memastikan hasil survei tidak berhenti sebagai capaian, tetapi menjadi dasar untuk melihat kembali seluruh aspek pelayanan. Anggota Bawaslu Sulsel yang membidangi pencegahan dan Partisipasi Masyarakat, Saiful Jihad, mengatakan setiap unsur dalam survei perlu dibaca sebagai bahan untuk memperbaiki pelayanan secara menyeluruh.

“Predikat sangat baik tentu menjadi capaian yang patut kita apresiasi. Tetapi bagi kami, hasil survei ini bukan garis akhir. Justru ini menjadi bahan untuk melihat bagian mana yang sudah baik, mana yang harus dipertahankan, dan mana yang masih bisa kita tingkatkan,” kata Saiful, di Makassar, Rabu, 9 September 2026.

Dari sembilan unsur pelayanan yang dinilai masyarakat, waktu penyelesaian layanan menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian dengan nilai 85,00 atau kategori B (Baik). Sementara sejumlah unsur lain memperoleh penilaian lebih tinggi, seperti biaya atau tarif pelayanan sebesar 100,00, perilaku pelaksana 89,00, serta kompetensi pelaksana dan produk spesifikasi jenis pelayanan masing-masing 88,75.

Menurut Saiful, perhatian terhadap waktu penyelesaian bukan berarti mengabaikan unsur pelayanan lainnya. Kecepatan justru harus berjalan bersama dengan kepastian prosedur, kompetensi petugas, kualitas informasi, serta kemudahan masyarakat dalam memperoleh layanan.

“Kecepatan memang menjadi salah satu perhatian kita, tetapi pelayanan tidak bisa dilihat dari satu aspek saja. Masyarakat membutuhkan proses yang jelas, petugas yang kompeten, informasi yang mudah dipahami, dan layanan yang responsif. Semua itu harus kita benahi secara bersama-sama,” ujarnya.

Ia mengatakan, peningkatan kualitas pelayanan juga harus berangkat dari pengalaman masyarakat sebagai pengguna layanan. Karena itu, masukan yang muncul melalui survei menjadi penting untuk diterjemahkan ke dalam langkah perbaikan.

“Yang paling tahu pengalaman pelayanan adalah masyarakat yang menggunakannya. Karena itu, setiap penilaian dan masukan harus kita dengarkan. Dari sana kita bisa menentukan perbaikan yang paling dibutuhkan,” jelas Saiful.

Menurutnya, pembenahan waktu penyelesaian layanan dapat dilakukan dengan melihat kembali alur pelayanan, kejelasan informasi, serta koordinasi antarbagian yang terlibat dalam proses layanan. Dengan proses yang lebih efektif, masyarakat diharapkan memperoleh kepastian tanpa mengurangi ketelitian dalam memberikan layanan.

“Kalau prosesnya bisa dibuat lebih sederhana dan koordinasinya lebih baik, tentu waktu penyelesaian juga bisa kita dorong menjadi lebih efektif. Tetapi kita tidak ingin cepat dengan mengorbankan ketepatan. Prinsipnya adalah cepat, jelas, dan tetap berkualitas,” tuturnya.

Saiful menambahkan, hasil SKM juga dapat menjadi instrumen bagi Bawaslu untuk memastikan kualitas pelayanan terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik, menurutnya, tidak boleh berhenti pada standar yang sudah dicapai hari ini.

“Ukuran keberhasilan pelayanan bukan hanya apakah hari ini masyarakat puas. Tantangannya adalah apakah kita mampu mempertahankan kepuasan itu sekaligus meningkatkan kualitasnya ke depan,” katanya.

Ia menegaskan, Bawaslu Sulsel akan terus melakukan evaluasi terhadap seluruh unsur pelayanan, baik yang memperoleh penilaian tinggi maupun yang masih memiliki ruang untuk ditingkatkan.

“Kalau ada yang nilainya sudah tinggi, tugas kita mempertahankannya. Kalau ada yang masih bisa ditingkatkan, kita perbaiki. Jadi seluruh hasil survei ini kita perlakukan sebagai peta untuk memperbaiki pelayanan Bawaslu secara berkelanjutan,” tutup Saiful.