Serapan Anggaran Rendah, Wali Kota Makassar Atensi Kepala OPD

RRI.CO.ID, Makassar - Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyoroti rendahnya serapan anggaran sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia mengingatkan para kepala OPD agar tidak hanya menjadi "tukang stempel", tetapi memahami secara menyeluruh proses perencanaan hingga pelaksanaan program.

Pernyataan tersebut disampaikan Munafri saat memimpin rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kota Makassar di Balai Kota Makassar, Jumat 21 Agustus 2026. "Kepala OPD jangan hanya menjadi tukang stempel. Harus memahami seluruh program yang dijalankan, jangan hanya menandatangani dokumen yang sudah disiapkan," kata Munafri.

Menurutnya, rendahnya serapan anggaran berakar pada lemahnya perencanaan. Karena itu, setiap program yang telah masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) harus dipastikan benar-benar siap dieksekusi, mulai dari kelengkapan dokumen, desain teknis, kesiapan lokasi, hingga proses pengadaan.

Munafri menilai kepala OPD harus terlibat aktif sejak tahap perencanaan agar program yang disusun sesuai kebutuhan masyarakat dan dapat direalisasikan tepat waktu. Ia juga mengingatkan bahwa jabatan kepala OPD merupakan amanah yang strategis sehingga tidak boleh dijalankan secara administratif semata.

"Menjadi kepala OPD bukan pekerjaan sampingan. Ini menyangkut pelayanan publik dan kepentingan masyarakat," ujarnya.

Selain itu, Munafri meminta seluruh OPD memperbaiki kualitas penganggaran dengan tidak memaksakan program yang belum siap dilaksanakan. Menurutnya, besarnya anggaran tidak selalu mencerminkan kualitas jika dokumen pendukung dan kesiapan pelaksanaan belum tersedia.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyoroti pentingnya percepatan proses pengadaan barang dan jasa. Kepala OPD didorong memahami seluruh tahapan pengadaan, termasuk meningkatkan kompetensi melalui sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), agar tidak bergantung sepenuhnya kepada pihak lain.

Munafri berharap mulai tahun depan seluruh proses perencanaan telah dimatangkan sejak akhir tahun sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dimulai sejak Januari. Ia juga meminta evaluasi tidak hanya berfokus pada besaran serapan anggaran, tetapi juga pada capaian kontrak, progres pekerjaan, dan kualitas hasil pembangunan.

"Jangan hanya bertanya mengapa serapan rendah, tetapi tanyakan mengapa anggaran belum menjadi output yang bermanfaat bagi masyarakat," tegasnya.

Munafri berharap pembenahan pola perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dapat meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik di Kota Makassar, sekaligus mendorong serapan anggaran yang lebih optimal.