RRI.CO.ID, Makassar – Pemerintah memastikan kebijakan efisiensi anggaran akan kembali diterapkan pada 2027. Kebijakan tersebut akan menyasar sejumlah belanja pemerintah daerah, termasuk perjalanan dinas dan kegiatan rapat. Pemerintah daerah diminta menyiapkan anggaran secara lebih efektif dan tepat sasaran.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan prinsip efisiensi tetap dipertahankan pada tahun depan. Namun, efisiensi bukan berarti memangkas seluruh belanja pemerintah.

"Efisiensi bukan memangkas seluruh belanja, tetapi menghilangkan alokasi anggaran yang dinilai tidak sesuai," kata Bima Arya, Sabtu 8 Agustus 2026.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepala daerah kembali menerapkan efisiensi anggaran. Sejumlah belanja seperti perjalanan dinas dan kegiatan rapat menjadi bagian yang perlu dievaluasi.

Langkah tersebut diarahkan untuk memastikan anggaran digunakan bagi program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Bima Arya juga menyebut komposisi Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2027 belum ditetapkan.

Pemerintah pusat masih melakukan pembahasan terkait besaran dan skema transfer kepada pemerintah daerah. "Untuk komposisi Transfer ke Daerah dalam APBN 2027, pemerintah belum memutuskan," ujarnya.

TKD merupakan dana pemerintah pusat yang dialokasikan kepada daerah melalui sejumlah skema. Di antaranya Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dana Desa, dan transfer lainnya.

Kebijakan tersebut menjadi salah satu sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pelayanan publik. AGubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menyatakan Pemprov Sulsel siap mendukung kebijakan pemerintah pusat.

Ia mengatakan efisiensi anggaran telah diterapkan sesuai arahan pemerintah pusat. "Kami pada dasarnya sudah menerapkan efisiensi anggaran sesuai arahan dari pemerintah pusat," ujar Andi Sudirman.

Andi Sudirman juga menyebut Pemprov Sulsel telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait kondisi fiskal daerah. Koordinasi dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai kemampuan keuangan pemerintah provinsi.

Pemprov Sulsel berharap kebijakan efisiensi tetap mempertimbangkan kebutuhan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.