Pemprov Sulsel Pastikan Lahan Jembatan Barombong Harus Siap

  • 22 Agt 2026 11:28 WIB
  •  Makassar

RRI.CO.ID, Makassar - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memastikan kesiapan lahan yang menjadi syarat dalam pembangunan jembatan barombong segera ada kepastian, dan mendorong penyelesaian dokumen pendukung pembangunan. Langkah tersebut dilakukan agar usulan anggaran ke pemerintah pusat dapat segera diproses.

Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel Andi Ihsan mengatakan Jembatan Barombong menjadi salah satu prioritas pembangunan. Infrastruktur tersebut dinilai mendesak untuk mendukung konektivitas di Kota Makassar. “Jembatan Barombong menjadi salah satu prioritas dan kebutuhan yang sangat mendesak,” ujarnya, Jumat 21 Agustus 2026

Menurutnya Pemprov Sulsel terus berupaya memenuhi seluruh persyaratan yang diminta pemerintah pusat. Kesiapan lahan menjadi bagian penting sebelum pembahasan anggaran dilakukan. Pemerintah daerah juga menyiapkan dokumen pendukung pembangunan.

Urgensi pembangunan Jembatan Barombong telah disampaikan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman kepada Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah pusat menyatakan kesiapan mendukung pembangunan jembatan. Dukungan anggaran akan disesuaikan dengan skema penganggaran yang tersedia.

Ia mengatakan pemerintah pusat belum menetapkan program untuk merealisasikan pembangunan Jembatan Barombong. Proyek tersebut sebelumnya tidak masuk dalam program Instruksi Presiden Jalan Daerah atau IJD. “Pemerintah pusat terlebih dahulu meminta seluruh persyaratan dan dokumen yang dibutuhkan diselesaikan,” katanya.

Setelah persyaratan terpenuhi, pemerintah pusat akan membahas skema pendanaan pembangunan. Program yang paling memungkinkan juga akan ditentukan dalam pembahasan tersebut. Pemprov Sulsel kini fokus memastikan seluruh dokumen dan kebutuhan lahan terpenuhi.

Pemprov Sulsel berharap kesiapan lahan dapat mempercepat realisasi pembangunan Jembatan Barombong. Infrastruktur tersebut diharapkan menjawab kebutuhan konektivitas dan mobilitas masyarakat. “Setelah seluruh persyaratan terpenuhi, barulah dibahas skema pendanaan serta program yang paling memungkinkan,” pungkas Ihsan.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....