RRI.CO.ID, Makassar – Forum Komunitas Hijau (FKH) mendukung kebijakan Pemerintah Kota Makassar yang menerapkan pemilahan sampah dari sumber dan membatasi sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tamangapa. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam membenahi tata kelola persampahan sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat, termasuk para pemulung.

Ketua Forum Komunitas Hijau, Achmad Yusran, mengatakan pemilahan sampah dari rumah tidak akan menghilangkan mata pencaharian pemulung. Sebaliknya, material yang telah dipilah memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dan lebih mudah dimanfaatkan melalui bank sampah maupun Bank Sampah Unit (BSU).

"Pemilahan sampah dari rumah tidak berarti menghilangkan mata pencaharian pemulung. Justru sampah yang sudah dipilah memiliki nilai ekonomis dan lebih mudah dimanfaatkan," ujar Achmad Yusran di Makassar, Selasa 28 Juli 2026.

Menurutnya, sistem pengelolaan sampah sudah saatnya bertransformasi dari pola kumpul, angkut, dan buang menjadi pengurangan dan pemilahan sampah sejak dari sumber. Rumah tangga, kawasan permukiman, perkantoran, pusat perdagangan, hingga fasilitas pendidikan dinilai harus menjadi bagian dari perubahan tersebut.

Achmad menjelaskan material seperti botol plastik, kardus, kertas, kaleng, dan logam yang dipilah sejak dari rumah dapat disalurkan melalui bank sampah maupun BSU. Dengan demikian, pemulung tetap memperoleh penghasilan bahkan lebih mudah mendapatkan material yang memiliki nilai jual.

Ia menilai pemulung harus dipandang sebagai bagian dari rantai ekonomi sirkular, bukan sekadar pengumpul sampah. Menurutnya, pemilahan dari sumber akan meningkatkan kualitas material daur ulang sehingga memberi nilai tambah bagi seluruh rantai pengelolaan sampah.

Selain itu, FKH mengingatkan keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya diukur dari banyaknya sampah yang diangkut ke TPA. Indikator penting lainnya adalah penurunan timbulan sampah, meningkatnya pemilahan di tingkat rumah tangga, bertambahnya bank sampah dan TPS3R, serta meningkatnya jumlah material yang berhasil didaur ulang.

Terkait adanya kekhawatiran dari sebagian pemulung terhadap perubahan sistem persampahan, Achmad mendorong pemerintah membuka ruang dialog dan memastikan mereka tetap dilibatkan dalam sistem baru melalui pendataan, sosialisasi, penguatan bank sampah, hingga akses terhadap BSU.

"Kalau ada kekhawatiran dari pemulung, tentu harus didengar, tetapi jawabannya bukan kembali ke sistem lama. Justru pemulung harus dilibatkan dalam sistem baru," tegasnya.

FKH juga menilai penyelesaian persoalan sampah membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, hingga pemulung. Dengan pemilahan dari sumber, hanya sampah residu yang dibawa ke TPA, sementara material yang masih bernilai dapat dimanfaatkan kembali melalui sistem ekonomi sirkular.

Achmad berharap kebijakan pemilahan sampah tidak hanya menciptakan Kota Makassar yang lebih bersih, tetapi juga memperkuat ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan kembali material yang masih memiliki nilai ekonomi. Menurutnya, keberhasilan kebijakan tersebut harus memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk para pemulung.