RRI.CO.ID, Jakarta - Tragedi tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan Kepulauan Selayar menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk memperjuangkan penguatan layanan pencarian dan pertolongan (SAR) di wilayah kepulauan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui audiensi Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman bersama Bupati Kepulauan Selayar H. Muh. Natsir Ali dengan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, di Kantor Basarnas RI, Jakarta, Rabu, 22 Juli 2026

Dalam pertemuan itu, Bupati Kepulauan Selayar menegaskan peningkatan status Pos SAR Selayar menjadi Kantor SAR merupakan kebutuhan yang mendesak mengingat tingginya risiko kecelakaan laut di wilayah tersebut. "Tragedi KM Nurul Salsa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kapasitas layanan pencarian dan pertolongan di wilayah kepulauan harus diperkuat. Selayar membutuhkan Kantor SAR yang memiliki personel, armada, dan peralatan yang lebih memadai agar penanganan keadaan darurat di laut dapat dilakukan lebih cepat dan maksimal," ujar Muh. Natsir Ali.

Menurutnya, Selayar merupakan daerah kepulauan dengan ratusan pulau dan wilayah laut yang sangat luas. Di sisi lain, kecelakaan laut masih kerap terjadi, sementara kemampuan Pos SAR yang ada saat ini dinilai belum memadai untuk menjangkau seluruh wilayah secara cepat. Bupati mengungkapkan usulan peningkatan status Pos SAR Selayar sebenarnya telah diajukan sejak masa pemerintahan Bupati sebelumnya, H. Muh. Basli Ali. Namun hingga kini, usulan tersebut belum terealisasi.

"Karena itu, kami bersama Bapak Gubernur kembali memperjuangkan usulan ini. Harapan kami, pemerintah pusat segera merealisasikan peningkatan status Pos SAR Selayar menjadi Kantor SAR demi memperkuat perlindungan masyarakat dan meningkatkan keselamatan pelayaran," katanya.

Ia menambahkan, perjuangan tersebut juga mendapat dukungan Anggota Komisi V DPR RI Andi Iwan Aras yang berkomitmen mengawal usulan tersebut di tingkat pusat.

Menurut Muh. Natsir Ali, keberadaan Kantor SAR di Selayar menjadi kebutuhan strategis karena wilayah tersebut berada di antara Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I dan ALKI II yang setiap hari dilintasi kapal-kapal nasional maupun internasional. Kondisi cuaca ekstrem yang sering terjadi juga meningkatkan risiko kecelakaan laut.

Melalui audiensi ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, dan Komisi V DPR RI berharap Basarnas RI segera meningkatkan status Pos SAR Selayar menjadi Kantor SAR agar kemampuan pencarian dan penyelamatan di wilayah kepulauan dapat lebih cepat, lebih efektif, dan mampu memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi masyarakat.