RRI.CO.ID, Makassar - Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Pembukaan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Tahun 2026, di Malino, Kamis 16 Juli 2026. Kegiatan ini diikuti Kepala Bagian Tata Usaha, para Kepala Bidang, seluruh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan, serta seluruh Kepala Madrasah Negeri sebagai forum strategis menyelaraskan arah kebijakan dan program prioritas Kementerian Agama.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Ali Yafid, mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan Kementerian Agama mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesepuluh kalinya. Menurutnya, capaian tersebut harus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola, memperkuat implementasi Asta Protas Menteri Agama, khususnya program Ekoteologi, serta mendorong peningkatan kesejahteraan.

"Alhamdulillah, tahun 2025 kita kembali meraih opini WTP untuk yang kesepuluh kalinya. Mari terus menguatkan pelaksanaan Asta Protas Menteri Agama, terutama Ekoteologi, sekaligus menghadirkan manfaat yang dirasakan masyarakat. Buatlah orang-orang di sekitar kita tersenyum, jangan membuat mereka menangis," kata Ali Yafid.

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone, Ahmad Yani, menilai Rakerwil menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dan menyamakan langkah seluruh satuan kerja dalam mengimplementasikan kebijakan Kementerian Agama. Menurutnya, forum tersebut bukan sekadar agenda tahunan, tetapi ruang evaluasi, koordinasi, dan penyusunan strategi agar setiap program dapat berjalan lebih efektif dan berdampak.

"Rakerwil ini menjadi momentum memperkuat kolaborasi, menyatukan persepsi, serta memastikan seluruh program prioritas Kementerian Agama dapat dilaksanakan secara optimal hingga ke daerah demi pelayanan yang semakin berkualitas," ujar Ahmad Yani.

Melalui Rakerwil Tahun 2026, jajaran Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan semakin solid dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, memperkuat pelaksanaan program prioritas kementerian, serta menghadirkan pelayanan publik yang profesional, inklusif, dan berdampak bagi masyarakat.