RRI.CO.ID, Makassar - Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa akuntabilitas kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2026 yang diselenggarakan Inspektorat Kota Makassar di Hotel Claro, Senin 6 Juli 2026.

Kegiatan ini diikuti kepala OPD, camat, sekretaris, serta kepala subbagian perencanaan perangkat daerah se-Kota Makassar. Munafri mengatakan, SAKIP bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen untuk mengukur akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sekaligus mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan.

"SAKIP adalah alat ukur bagaimana akuntabilitas pemerintah bisa kita jaga. Ini akan menjadi cerminan pola pengelolaan pemerintahan sekaligus memberikan dampak terhadap kepercayaan publik kepada pemerintah," ujarnya.

Ia menekankan pentingnya peran perencana di setiap perangkat daerah dalam memastikan seluruh program berjalan tepat sasaran. Menurutnya, kualitas perencanaan akan menentukan keberhasilan pelaksanaan program pemerintah.

Munafri juga meminta seluruh OPD memperkuat sinergi agar tidak terjadi tumpang tindih program dan setiap kebijakan maupun penganggaran benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Dalam kesempatan itu, ia mengungkapkan nilai SAKIP Pemerintah Kota Makassar mengalami penurunan.

Kondisi tersebut, menurutnya, harus menjadi evaluasi bersama untuk melakukan pembenahan menyeluruh, baik dari sisi dokumen maupun sistem kerja. "Ini harus menjadi perhatian kita bersama karena akan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat," tegasnya.

Di era digital, lanjut Munafri, pemerintah dituntut lebih responsif terhadap berbagai persoalan masyarakat. Menurutnya, pelayanan yang cepat, komunikasi yang terbuka, serta kebijakan yang tepat menjadi kunci menjaga kepercayaan publik.

Ia menilai keberhasilan pemerintah tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan program, tetapi juga kemampuan menjelaskan tujuan setiap kebijakan kepada masyarakat. Selain itu, Munafri mengingatkan seluruh pengambilan keputusan harus berlandaskan aturan dan fakta sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Ia meminta seluruh perangkat daerah segera meningkatkan kualitas implementasi SAKIP, tidak hanya dalam penyusunan dokumen, tetapi juga melalui sistem kerja yang menghasilkan bukti kinerja yang berkualitas. Kepada Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Munafri meminta agar terus memberikan pendampingan, pembinaan, dan pengawasan kepada seluruh perangkat daerah.

Ia juga mengimbau OPD tidak ragu berkonsultasi dengan Inspektorat apabila menghadapi kendala dalam pelaksanaan tugas maupun penerapan regulasi. Menutup arahannya, Munafri berharap bimbingan teknis tersebut dapat meningkatkan kapasitas aparatur sekaligus memperkuat komitmen seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

"Dengan SAKIP yang berkualitas, wajah pemerintahan Kota Makassar akan semakin baik dan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat," pungkasnya.