Munafri Tegaskan OPD Percepat Serapan APBD, Target Akhir Tahun Capai 95 Persen

RRI.CO.ID, Makassar- Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera mempercepat realisasi belanja daerah. Memasuki evaluasi triwulan II Tahun Anggaran 2026, serapan APBD Kota Makassar dinilai masih jauh dari target yang diharapkan.

Penegasan tersebut disampaikan Munafri saat memimpin rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kota Makassar di Balai Kota Makassar, Kamis 20 Agustus 2026. Rapat dihadiri jajaran OPD dan para camat.

Munafri mengatakan, pemerintah tidak hanya mengejar tingginya serapan anggaran, tetapi juga memastikan setiap belanja daerah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. "Jangan pernah mimpi mendapatkan hasil yang sama kalau caranya masih sama. Hasilnya berbeda, ya caranya harus berbeda," kata Munafri.

Ia menargetkan realisasi belanja APBD Kota Makassar dapat mencapai sekitar 95 persen hingga akhir tahun anggaran. Menurutnya, jika pola kerja tidak berubah, capaian serapan anggaran akan sulit meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Munafri mengungkapkan, hingga Agustus 2026 realisasi serapan anggaran baru mencapai sekitar 40,96 persen. Padahal, idealnya pada periode tersebut sudah berada di kisaran 70 persen dan terus bergerak menuju 80 persen.

Menurutnya, percepatan serapan anggaran bukan sekadar memenuhi target administrasi, melainkan mendorong perputaran ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Yang lebih penting lagi bagaimana anggaran ini bisa berputar secara maksimal di tengah-tengah masyarakat," ujarnya.

Dalam evaluasi tersebut, Munafri mengidentifikasi enam faktor utama yang memengaruhi rendahnya serapan anggaran, yakni perencanaan, pengadaan, pelaksanaan kegiatan, administrasi, arus pembayaran (cash flow), serta sumber daya manusia dan manajemen.

Ia meminta setiap kepala OPD terlibat langsung dalam proses perencanaan program dan tidak menyerahkan sepenuhnya kepada jajaran perencana. Menurutnya, pimpinan OPD harus memahami tujuan program, besaran anggaran, mekanisme pelaksanaan, hingga target yang ingin dicapai.

Selain itu, ia menekankan pentingnya mitigasi risiko sejak tahap perencanaan, termasuk mengantisipasi kendala cuaca, perubahan kebutuhan di lapangan, maupun hambatan dalam proses pengadaan.

Munafri juga mengingatkan agar pembayaran kepada pihak ketiga dilakukan sesuai progres pekerjaan sehingga pengawasan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih optimal.

Di sisi lain, ia meminta OPD mampu membaca proyeksi kebutuhan masyarakat, termasuk mengantisipasi dampak kekeringan melalui penyediaan sarana air bersih sebagai bagian dari upaya mewujudkan kota yang tangguh terhadap berbagai risiko.

Pada kesempatan itu, Munafri memperkenalkan evaluasi berbasis matriks yang mengukur kesesuaian antara realisasi keuangan dan realisasi fisik kegiatan. Menurutnya, kondisi ideal adalah ketika kedua indikator tersebut sama-sama tinggi.

Sebaliknya, apabila realisasi fisik tinggi tetapi serapan keuangan rendah, kondisi tersebut menjadi perhatian serius atau red flag yang harus segera ditelusuri untuk memastikan tidak terjadi persoalan dalam mekanisme pembayaran maupun administrasi.

Menutup arahannya, Munafri meminta seluruh OPD menjadikan tahun ini sebagai momentum memperbaiki sistem perencanaan dan pelaksanaan anggaran agar lebih efektif. "Keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari berapa besar anggaran yang telah dibelanjakan, tetapi sejauh mana setiap rupiah anggaran mampu menghasilkan program, pelayanan dan pembangunan yang benar-benar dibutuhkan warga Makassar," ucapnya.