RRI.CO.ID, Makassar — Layanan transportasi massal Transulsel di Sulawesi Selatan belum sepenuhnya memiliki akses khusus penumpang penyandang disabilitas. Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan mengakui hal ini masih menjadi pekerjaan rumah dan tengah mencari solusi pengadaan armada khusus yang ramah disabilitas.

Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, Setyawan D.S., menjelaskan bahwa kendala utama terletak pada ketersediaan kendaraan berteknologi hidrolik untuk penyandang disabilitas. Bus dengan spesifikasi tersebut yang tersedia di pasaran saat ini rata-rata merupakan produksi tahun lama.

"Kami mencoba mencari solusi terkait kendaraan khusus disabilitas yang menggunakan hidrolik, tapi informasi yang kami dapatkan tahun produksinya masih tahun lama. Jangan sampai kita menggunakan kendaraan lama, justru polusi semakin meningkat," ujar Setyawan dalam program Kiprah Sulawesi Selatan RRI Pro 1 Makassar, Minggu, 7 Juni 2026.

Pernyataan itu merujuk pada komitmen Transulsel sebagai program transportasi massal yang salah satu tujuan utamanya adalah menekan emisi gas rumah kaca. Penggunaan armada lama dinilai bertentangan dengan semangat tersebut, sehingga Dinas Perhubungan masih menahan diri untuk tidak sembarangan mengadakan kendaraan.

Meski demikian, penyandang disabilitas sudah mendapatkan tarif khusus sebesar Rp2.000 per perjalanan, jauh di bawah tarif umum Rp4.600. Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Daerah yang mewajibkan pemberian fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas dalam layanan publik di Sulawesi Selatan.

Setyawan menegaskan bahwa pimpinan Dinas Perhubungan sudah memberikan arahan agar solusi armada khusus disabilitas segera ditemukan. "Sudah ada dari pimpinan kami menyampaikan bagaimana kita coba memberikan layanan khusus kepada teman-teman disabilitas, apalagi sekarang sudah ada Perdanya," tegasnya.

Tantangan aksesibilitas ini menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh Transulsel di tengah ekspansi layanan yang terus berkembang. Dinas Perhubungan menargetkan integrasi layanan disabilitas dapat terwujud seiring pengembangan rute baru yang direncanakan menjangkau 24 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan.