RRI.CO.ID, Bone - Ketimpangan alokasi anggaran pusat kembali mendapat kritik tajam dari organisasi profesi medis di daerah. Pemerintah dinilai lebih memprioritaskan program baru ketimbang membenahi fasilitas dan kesejahteraan tenaga kesehatan di wilayah terpencil.

Ketua IDI Kabupaten Bone, dr. Nur Abadi menilai ada ketidakseimbangan nyata dalam kebijakan pendanaan yang diturunkan ke daerah saat ini. Sektor kesehatan yang menyangkut hajat hidup mendasar justru terkesan dikesampingkan oleh pembuat kebijakan.

"Kita melihat sekarang pemerintah memang kadang dikatakan kita kekurangan dana, tetapi di sisi lain kita lihat mereka berlebihan begitu. Contoh di program MBG (Makan Bergizi Gratis) uang di situ kan banyak jor-joran, tetapi di sisi kesehatan sendiri, tenaga kesehatan di daerah terpencil tidak diperhatikan secara baik," kata dr. Nur Abadi. Minggu, 31 Mei 2026.

Menurutnya, pemenuhan gizi masyarakat melalui program makanan tersebut tidak akan berjalan efektif jika kondisi fisik masyarakatnya sendiri tidak sehat. Keberadaan tenaga dokter yang siaga di daerah pelosok seharusnya tetap menempati urutan prioritas utama pembangunan.

"Harusnyalah pemerintah bisa melihat semua itu karena kalau kesehatan tidak diperhatikan, tidak bisa juga. Biar mau dikasih makan yang enak itu kalau orang lagi sakit ya tidak bisa menikmati," tutur dr. Nur Abadi.

Saat ini, keterbatasan kuota program jaminan pusat seperti Nusantara Sehat juga belum mampu menutup seluruh lubang kekurangan dokter di Bone. Alhasil, beban kerja dokter puskesmas yang bertahan menjadi sangat berlebihan akibat rasio pasien yang tidak seimbang.

"Kami berharap ini dapat membuka mata pemerintah pusat dan daerah untuk menyelaraskan kembali arah kebijakan anggaran mereka. Sinergi anggaran yang berpihak pada nasib dokter daerah menjadi kunci utama suksesnya pembangunan manusia yang utuh."Tutupnya