RRI.CO.ID, Makassar — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, angkat bicara terkait polemik seleksi calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat nasional tahun 2026 yang ramai diperbincangkan di media sosial. Polemik mencuat setelah siswi asal Makassar, Cathlyn Yvaine Lesmana, yang sebelumnya dikabarkan masuk tiga besar hasil seleksi awal calon Paskibraka nasional perwakilan Sulawesi Selatan, tidak masuk dalam daftar akhir peserta yang akan mewakili provinsi ke tingkat nasional.

Kondisi tersebut memicu perhatian publik dan menuai berbagai tanggapan. Sejumlah pihak mempertanyakan mekanisme penilaian dan proses seleksi yang dinilai kurang terbuka. Menanggapi hal itu, Munafri mengaku prihatin atas situasi yang dialami peserta asal Makassar tersebut. Ia berharap seluruh tahapan seleksi dilakukan secara objektif, profesional, dan menjunjung prinsip keadilan bagi seluruh peserta.

“Kan peserta dari Makassar ada, ini delegasi dari Kota Makassar yang dikirim seleksi. Masa tidak ada, kita berharap hasil seleksi semuanya fair,” ujar Munafri, Senin, 25 Mei 2026.

Munafri yang akrab disapa Appi mengaku tidak mengetahui secara detail proses penilaian di tingkat provinsi. Namun, informasi yang berkembang terkait adanya reposisi peserta menjadi perhatian tersendiri bagi Pemerintah Kota Makassar. “Saya tidak tahu persis apa kendala, tapi kan kami Pemerintah Kota punya perhatian, apalagi dengar-dengar ada reposisi,” tuturnya.

“Padahal nilainya siswa kabarnya cukup. Jadi, kita berharap benar-benar fair dalam proses ini,” sambung Munafri.

Menurutnya, hal paling penting yang harus dijaga adalah kondisi mental dan semangat para peserta Paskibraka yang telah menjalani seluruh tahapan seleksi dengan penuh persiapan. “Kasihan anak-anak yang sudah berproses. Mereka sudah latihan, sudah mempersiapkan diri dengan baik. Yang dikhawatirkan itu mentalnya,” katanya.

Munafri juga menegaskan Pemerintah Kota Makassar telah menjalankan proses pembinaan dan pengiriman delegasi sesuai prosedur. Setelah peserta dikirim ke tingkat provinsi, seluruh kewenangan penilaian berada di tangan panitia seleksi tingkat provinsi. “Ada yang tanya ke saya bagaimana prosesnya. Saya bilang dari Makassar itu kita hanya mengirim ke Provinsi. Setelah itu nanti mereka yang menilai,” jelasnya.

Ia berharap hasil pembinaan yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar dapat diapresiasi secara objektif dalam setiap tahapan seleksi.

“Yang jelas, kita berharap apa yang dihasilkan dari Pemerintah Kota Makassar, ini benar-benar mendapatkan penilaian yang baik dan objektif,” tutup Munafri.