RRI.CO.ID, Makassar – Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) menggelar Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Pra Musrenbang) wilayah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Tahun 2026. Musyawarah strategis Kejati Sulsel tersebut mengusung tema “Transformasi Digital Kejaksaan Guna Mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045” berlangsung di Aula Kejati Sulsel pada Senin, 25 Mei 2026.

Ora Musrembang Kejati Sulsel dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulsel, Dr. Sila H. Pulungan, didampingi Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Sulsel, Prihatin. Forum tersebut dihadiri tatap muka oleh para Asisten, Kabag TU, dan para Koordinator Kejati Sulsel, serta diikuti secara daring (online) oleh seluruh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari), beserta jajaran se-wilayah Sulawesi Selatan.

Dalam laporannya, Asisten Pembinaan (Asbin) Kejati Sulsel, Abdillah sebagai Ketua Pelaksana Pra Musrembang Kejati Sulsel menyampaikan bahwa Pra Musrenbang ini merupakan wadah musyawarah untuk menyusun program prioritas kebutuhan tahun anggaran 2027. “Penyusunan ini wajib mempedomani teknokratik Rencana Strategis (Renstra) Kejaksaan 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027. Adapun pagu indikatif tahun 2027 untuk wilayah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan ditetapkan sebesar Rp 362 Miliar,” jelas Abdillah.

Kajati Sulsel Dr. Sila H. Pulungan saat membuka Pra Musrembang menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut langsung dari instruksi Jaksa Agung Muda Pembinaan (JAMBIN) Kejaksaan RI. Hal ini mencerminkan komitmen institusi dalam membangun tata kelola perencanaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel guna menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Kajati menekankan kepada Seluruh jajarannya bahwa Transformasi Digital bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keharusan di era percepatan teknologi untuk mendukung 8 agenda prioritas pembangunan nasional (Asta Cita) yang dicanangkan Presiden RI.

5 Poin Instruksi Utama Kajati Sulsel kepada Para Kajari dalam Pra Musrembang adakah:

• Berpijak pada Digitalisasi: Seluruh usulan program wajib berbasis digital, mulai dari penguatan infrastruktur TI, manajemen perkara digital, peningkatan SDM, hingga inovasi pelayanan publik.
• Berbasis Data dan Fakta: Menolak usulan yang bersifat rutinitas. Setiap satker harus jeli melihat kesenjangan (gap) pelayanan di lapangan.

-Selaras dengan Asta Cita: Program harus berdampak langsung pada penguatan supremasi hukum, pemberantasan korupsi, dan reformasi birokrasi.

• Efisiensi Anggaran: Di tengah keterbatasan fiskal negara, setiap rupiah harus dioptimalkan untuk output yang jelas dan menghindari tumpang tindih.
• Justifikasi yang Kuat: Hasil rumusan akan dibawa ke tingkat pusat, sehingga setiap usulan harus dilengkapi dengan data pendukung dan kerangka logis yang kokoh.

“Transformasi digital bukan hanya tentang mengadopsi teknologi, tetapi mengubah cara kerja, cara berpikir, dan cara melayani. Kita ingin membangun ekosistem penegakan hukum yang cepat, transparan, dan terpercaya," tegas Dr. Sila H. Pulungan. Dalam Pra Musrenbang tersebut, masing-masing Asisten Kejati Sulsel serta presentasi dari perwakilan 2 Kejaksaan Negeri guna menyatukan persepsi kebutuhan riil satuan kerja di daerah.

Melalui Pra Musrenbang, Kejati Sulsel berkomitmen menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas dan berdampak nyata bagi penegakan hukum serta keadilan yang modern di Sulawesi Selatan.