Ekonom Minta Pemerintah Awasi Distribusi dan Beri Subsidi Minyak Goreng

RRI.CO.ID, Makassar - Pengamat ekonomi mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret dalam menangani lonjakan harga minyak goreng, mulai dari pengawasan jalur distribusi hingga pemberian subsidi khusus bagi pelaku UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah.

"Yang paling cepat itu adalah saluran distribusi diatur. Jangan sampai masuk lagi di situ ada mafia. Saluran distribusi diawasi oleh pemerintah," ujar Dr. Sutardjo Tui, Pengamat Ekonomi, dalam Dialog Interaktif Makassar Menyapa di RRI Pro 1 Makassar, Selasa, 28 April 2026.

Selain pengawasan distribusi, Sutardjo juga mendorong efektivitas pelaksanaan harga eceran tertinggi atau HET minyak goreng di lapangan. Ia menyarankan pemerintah menggelar pasar murah secara rutin setiap pekan sebagai respons cepat atas keluhan masyarakat.

"Bisa dipakai pasar murah tiap minggu. Karena laporan pemerintah kan minyak kita tersedia cukup banyak, hanya karena harga plastiknya naik," kata Dr. Sutardjo.

Lebih jauh, ia mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan penurunan pajak impor bahan baku plastik sebagai langkah jangka menengah untuk menekan biaya produksi minyak goreng kemasan. Sutardjo juga mendorong pemberian subsidi minyak goreng langsung kepada masyarakat kecil dan pelaku UMKM jika pemerintah tidak mampu menurunkan harga di pasaran.

"Kalau pemerintah tidak bisa menurunkan harga minyak goreng atau tidak bisa mengekang, kenapa tidak kasih subsidi minyak goreng bagi masyarakat kecil yang UMKM itu," ungkap Dr. Sutardjo.

Sementara itu, Rahayu Juita Ghalib, Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Sulsel, menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk aparat kepolisian, untuk mencegah praktik spekulasi dan penimbunan minyak goreng di Sulawesi Selatan.

"Kami telah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan tidak ada spekulasi penjualan yang tidak baik di lapangan," jelas Rahayu.

Sutardjo juga mengingatkan pemerintah agar memberikan perhatian lebih kepada pedagang kecil yang mulai beralih menjual makanan rebus sebagai alternatif di tengah mahalnya minyak goreng, dengan tidak membebani mereka dengan retribusi yang tinggi.

"Pemerintah harus menjadi penstabil dalam situasi seperti ini. Jangan sampai yang baru mulai jualan rebusan dikenai retribusi mahal," tegasnya.