RRI.CO.ID, Makassar — Workshop dan Konsolidasi Penguatan Fungsi Kehumasan dan PPID Kementerian Agama Republik Indonesia untuk wilayah Indonesia Timur tahun 2026 resmi dibuka oleh Staf Khusus Menteri Agama Bidang Komunikasi Publik, Ismail Cawidu, Rabu, 15 April 2026. Kegiatan yang digelar di Hotel M Regency ini mengusung tema Creative Booster: Humas Inovatif untuk Kemenag Berdampak dan dilaksanakan oleh Tim Humas, Data dan Informasi (HDI) Kanwil Kemenag Sulsel. Forum ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat peran kehumasan Kemenag dalam menghadapi tantangan komunikasi publik di era digital.

Ismail Cawidu yang bergabung secara daring dari Jakarta menegaskan bahwa fungsi Humas dan PPID di lingkungan Kemenag harus terus digerakkan secara optimal. Menurutnya, Humas memiliki peran penting sebagai penghubung informasi antara Kemenag dan masyarakat luas, sementara PPID bertugas memastikan ketersediaan data yang akurat dan transparan. "Karena itu acara ini dibuat bagaimana supaya terkonsolidasi dengan baik. Setidak-tidaknya ada tempat dan cara kita mengonsolidasikan hal ini," kata Ismail Cawidu.

Dalam arahannya, Ismail Cawidu menekankan pentingnya penguatan kelembagaan Humas dan PPID di lingkungan Kemenag agar mampu berjalan selaras. Integrasi ini dinilai krusial, mengingat kebutuhan informasi publik yang semakin cepat dan berbasis data. Ia juga mendorong agar Kemenag di daerah memiliki command centre sebagai pusat kendali informasi. Dengan adanya pusat data tersebut, distribusi informasi kepada masyarakat dapat lebih terarah, cepat, dan terukur. "Sudah ada commad centre di pusat. Bagusnya juga kalau ada command centre secara lokal," katanya.

Selain itu, penguatan satu data menjadi perhatian penting dalam konsolidasi kehumasan Kemenag. PPID diharapkan mampu menghimpun data dari seluruh satuan kerja, yang kemudian disebarluaskan oleh Humas dengan pendekatan komunikasi publik yang efektif. "Jadi integrasi data itu menjadi bagian kedua dari konsolidasi ini," kata Ismail Cawidu.

Penguatan lainnya yang disoroti adalah integrasi narasi komunikasi. Ismail menegaskan bahwa setiap informasi yang disampaikan oleh Humas Kemenag di daerah harus merujuk pada narasi pusat, agar tidak terjadi perbedaan persepsi di tengah masyarakat. "Jadi jangan membuat narasi sendiri, terutama yang menyangkut kebijakan-kebijakan pusat, supaya satu bahasa, satu narasi dipahami sama di manapun," katanya.

Ia menegaskan bahwa konsistensi narasi menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap Kemenag, terlebih di tengah derasnya arus informasi digital yang menuntut kecepatan sekaligus ketepatan. Lebih jauh, Ismail juga mengingatkan pentingnya penguatan layanan informasi publik berbasis digital di lingkungan Kemenag. Transformasi digital dinilai bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Kita sudah tidak bisal lagi menghindari pelayanan informasi berbasis digital, karena sudah menjadi kewajiban kita untuk memberikan layanan secara responsif, cepatn dan terukur," katanya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenag Sulsel, Ali Yafid, mengatakan bahwa workshop ini menjadi momentum penting untuk memperkuat arah kebijakan kehumasan Kemenag di Indonesia Timur. "Supaya apa yang dilaksanakan oleh kementerian Agama, pak Menteri Agama kemudian seluruh program Asta Protas Pak Menteri bisa tersampaikan ke publik dengan baik," katanya.

Ia menegaskan bahwa konsolidasi ini penting agar seluruh program Kemenag dapat tersampaikan secara cepat, tepat, dan seragam kepada masyarakat luas melalui peran kehumasan yang semakin profesional. "Kita berusaha, makanya program konsolidasi penguatan kehumasan Indonesia Timur itu untuk menyatukan visi-misi kehumasan dari beberapa provinsi, supaya program yang selama ini digagas dan dilaksanakan oleh kementerian agama bisa secepaat mungkin sampai ke publik," katanya.

Diketahui, sekitar 200 anggota Humas, kontributor berita, serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kemenag dari berbagai daerah di Indonesia Timur turut ambil bagian dalam kegiatan ini. Workshop berlangsung selama tiga hari, 15 hingga 17 April 2026, dan diikuti oleh perwakilan Kemenag dari 24 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.