RRI.CO.ID, Makassar - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, H. Ali Yafid, menekankan pentingnya perencanaan dan penganggaran yang berbasis data serta berorientasi pada kebutuhan nyata layanan keagamaan masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Perencanaan dan Penganggaran Kementerian Agama Tahun 2026–2027 di Aula Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Utara, Jumat 30 Januari 2026.

Kegiatan ini diikuti seluruh Kepala Kantor Wilayah Kemenag se-Indonesia sebagai forum penyelarasan kebijakan pusat dan daerah. Ali Yafid menegaskan, penganggaran Kementerian Agama tidak boleh bersifat rutin administratif, melainkan harus mampu menjawab kebutuhan riil umat serta memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas layanan keagamaan.

“Perencanaan yang matang dan berbasis data akan menghasilkan penganggaran yang tepat sasaran, efektif, dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, sinergi antara kebijakan nasional dan kebutuhan daerah menjadi elemen penting dalam mendukung penguatan kehidupan beragama yang moderat dan berkelanjutan. Rakornas berlangsung dinamis dengan diskusi konstruktif. Para Kepala Kantor Wilayah Kemenag dari berbagai daerah menyampaikan masukan terkait perencanaan dan penganggaran tahun 2026–2027, sekaligus berbagi pengalaman implementasi program di daerah.

Rapat Koordinasi Nasional ini dibuka oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Marwan Dasopang, yang menekankan pentingnya kolaborasi antara Kementerian Agama dan DPR RI dalam mewujudkan kebijakan penganggaran yang responsif dan akuntabel.

Dalam sesi diskusi, isu penguatan basis data perencanaan, efektivitas program layanan keagamaan, serta penyelarasan kebijakan pusat dan daerah menjadi perhatian utama. Seluruh peserta sepakat bahwa akurasi data menjadi kunci agar penganggaran Kementerian Agama ke depan semakin tepat sasaran dan berkelanjutan.(*)