BBPOM Makassar Perkuat Pengendalian Mutu Pelayanan KB di Sulsel

RRI.CO.ID, Makassar - Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Makassar memperkuat sinergi lintas sektor untuk memastikan pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Sulawesi Selatan berjalan aman, bermutu, dan sesuai standar. Penguatan tersebut dilakukan melalui koordinasi antara BBPOM di Makassar, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN, Dinas Kesehatan, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan.

Kolaborasi ini menjadi bagian dari tindak lanjut Surat Keputusan Bersama (SKB) empat kementerian/lembaga terkait Pengendalian Mutu Pelayanan Keluarga Berencana. Dalam SKB tersebut, BPOM memiliki peran penting dalam aspek penyediaan dan pengendalian mutu serta kualitas alat dan obat kontrasepsi.

Kepala Kantor Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Sulawesi Selatan, Fatmawati, menekankan pentingnya menyatukan langkah antarinstansi agar pelaksanaan kebijakan pengendalian mutu pelayanan KB dapat diterapkan secara konsisten hingga ke tingkat kabupaten dan kota. “Untuk mewujudkan kepastian standar tersebut secara berkesinambungan dari hulu ke hilir, maka perlu dibentuk Forum Koordinasi Pengendalian Mutu Pelayanan KB yang terintegrasi dan berjenjang, mulai dari tingkat pusat, Pemda Provinsi, hingga Pemda Kabupaten/Kota,” ujar Fatmawati, Rabu, 26 Agustus 2026.

Forum koordinasi tersebut nantinya menjadi ruang untuk memperkuat pengawasan obat dan alat kontrasepsi, meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan, serta memastikan fasilitas pelayanan KB memenuhi standar yang telah ditetapkan. Pembentukan forum di tingkat daerah juga dinilai membutuhkan dukungan regulasi melalui Surat Keputusan Gubernur, Bupati, maupun Wali Kota.

Dari sisi pengawasan obat dan alat kontrasepsi, BBPOM di Makassar menyiapkan sejumlah langkah, mulai dari pembinaan fasilitas gudang obat BKKBN di tingkat provinsi dan kabupaten/kota hingga pengambilan sampel serta pengujian mutu obat kontrasepsi. Sementara itu, Kepala BBPOM di Makassar, Yosef Dwi Irwan, mengatakan pengawasan tersebut penting untuk memastikan obat kontrasepsi yang digunakan masyarakat tetap memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan khasiat, sekaligus mencegah terjadinya penyimpangan distribusi obat ke jalur ilegal. “Kami siap memberikan dukungan untuk memastikan mutu, keamanan dan khasiat dari obat kontrasepsi yang digunakan, termasuk pencegahan diversi obat ke jalur ilegal,” kata Yosef.

Selain pengawasan dan pengujian, BBPOM Makassar juga akan memperkuat kompetensi petugas pengelola gudang obat BKKBN melalui pelatihan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB). Pelatihan dapat dilaksanakan secara luring maupun daring dengan pola hybrid untuk menyesuaikan kondisi dan keterbatasan anggaran.

BBPOM Makassar juga mengingatkan pentingnya sistem farmakovigilans dalam memantau keamanan obat kontrasepsi. Setiap Efek Samping Obat (ESO) maupun Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) yang muncul perlu dilaporkan melalui sistem e-MESO agar dapat menjadi bagian dari pemantauan keamanan obat secara berkelanjutan.

Melalui penguatan koordinasi dan pengawasan dari hulu hingga hilir, pelayanan KB di Sulawesi Selatan diharapkan semakin mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat. Mutu alat dan obat kontrasepsi menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan program KB sekaligus mewujudkan keluarga yang sehat, berkualitas, dan sejahtera.

Rapat koordinasi sebagai tindak lanjut SKB Pengendalian Mutu Pelayanan KB tersebut dilaksanakan pada Senin, 24 Agustus 2026, di Sulawesi Selatan, dengan melibatkan BBPOM di Makassar, Kantor Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Sulsel, Dinas Kesehatan Sulsel, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Sulsel.