RRI. CO. ID, Barru - Ketua Komisi B DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, A. Azizah Irma Wahyudiyanti, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Barru bersama jajaran, Selasa, 23 Juni 2026. Kunjungan ini diterima langsung Wakil Bupati Barru, Abustan A. Bintang, di ruang rapat Kantor Bupati.

Kegiatan ini menjadi kunjungan perdana Komisi B ke Barru sejak masa jabatan dimulai sekitar satu tahun lalu. Pertemuan bertujuan mempererat komunikasi serta membahas sejumlah isu strategis keuangan dan pembangunan daerah.

Wakil Bupati Abustan menyampaikan apresiasi atas kedatangan rombongan. Ia menjelaskan kondisi fiskal daerah yang saat ini menghadapi tantangan, di mana Pendapatan Asli Daerah hanya sekitar Rp60 miliar, dengan porsi murni untuk pembangunan sebesar Rp38 miliar.

“Kami harap sinergi provinsi dan kabupaten terus diperkuat. Daerah butuh dukungan agar pelayanan dan pembangunan berjalan optimal demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Abustan.

Ia juga mengemukakan sejumlah persoalan yang menjadi perhatian, antara lain tunggakan Dana Bagi Hasil, kebijakan pembiayaan BPJS Kesehatan, serta dukungan untuk pembangunan infrastruktur.

Sementara itu, Ketua Komisi B, Azizah, menyatakan kunjungan ini juga bertujuan menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2025. “Meskipun Pemprov kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian, masih ada catatan penting yang perlu ditangani bersama, termasuk persoalan DBH,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa ketersediaan Dana Bagi Hasil sangat krusial bagi kemampuan daerah menjalankan program dan pelayanan publik. “Kami memahami DBH sangat diharapkan kabupaten dan kota untuk mendukung pembangunan. Hal ini menjadi perhatian serius kami,” tambahnya.

Selain itu, Komisi B juga membahas kebijakan pembiayaan bersama BPJS Kesehatan yang dinilai perlu kejelasan agar tidak membebani anggaran daerah. “Dibutuhkan kebijakan yang lebih pasti sehingga pemerintah daerah memiliki kepastian dalam penganggaran pelayanan kesehatan,” tegas Azizah.

Pertemuan juga membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Aset. Pemerintah Barru diminta membantu melengkapi data aset milik provinsi yang berada di wilayahnya. “Aset yang terdata baik dan dikelola secara optimal dapat memberikan nilai ekonomi tambahan bagi pendapatan daerah,” ujarnya.

Azizah berharap pertemuan ini tidak hanya menjadi forum koordinasi, tetapi juga mempererat kerja sama untuk kemajuan bersama. “Semoga sinergi ini terus terjaga guna menjawab tantangan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan,” pungkasnya.