KBRN, Makassar : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menggelar rapat paripurna masa sidang ketiga tahun 2024–2025 pada Selasa (6/5/2025). Rapat berlangsung di ruang Paripurna Lantai 3 Gedung DPRD Makassar dan dihadiri oleh para anggota dewan serta sejumlah pejabat pemerintah kota.

Pada kesempatan itu Ketua DPRD Makassar, Supratman, mengatakan bahwa hasil reses anggota dewan sejumlah persoalan penting yang kini menjadi perhatian masyarakat, terutama terkait kerusakan infrastruktur, layanan kesehatan, dan banjir yang melanda beberapa wilayah di Makassar.

"Setelah masa Paskah dan musim hujan, banyak infrastruktur terutama jalanan di perumahan dan pemukiman mengalami kerusakan. Ini perlu segera menjadi perhatian pemerintah kota," kata Supratman kepada media usai paripurna.

Selain infrastruktur, Supratman juga menyinggung masalah kesehatan, khususnya terkait iuran BPJS yang dirasa memberatkan warga kurang mampu. Menurutnya, banyak masyarakat kesulitan membayar iuran sehingga perlu ada pendataan ulang penerima bantuan seperti PKH dan subsidi BPJS.

“Kita harus kembali mengidentifikasi warga yang benar-benar layak mendapatkan bantuan, agar tidak ada yang terabaikan dalam hal pelayanan kesehatan,” lanjutnya.

Isu banjir juga menjadi pembahasan penting dalam rapat tersebut. Tiga kecamatan yakni Biringkanaya, Tamalanrea, dan Manggala disebut sebagai kawasan yang paling terdampak. Supratman mengungkapkan bahwa solusi jangka panjang yang dibutuhkan adalah pembangunan waduk.

“Ada usulan dari beberapa daerah pemilihan, khususnya Dapil 3 dan 4, agar dibangun waduk sebagai solusi mengatasi banjir di wilayah tersebut, terutama untuk menampung aliran air dari kawasan Goa,” paparnya.

Menurutnya, elevasi yang lebih tinggi di wilayah tertentu menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan infrastruktur pengendali banjir. Oleh karena itu, diperlukan studi teknis dan konsultasi lebih lanjut dengan pemerintah kota serta pengajuan ke kementerian terkait.

Dalam rapat tersebut, DPRD juga membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota dan evaluasi kinerja tahun berjalan sebagai bagian dari agenda rutin sidang tahunan.(**)