RRI.CO.ID, Makassar, – Kepala Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sulawesi Selatan, H. Ikbal Ismail, S.Ag., M.A., mengimbau masyarakat agar berhati-hati dalam memilih penyedia jasa badal haji menyusul munculnya dugaan praktik pungutan liar (pungli) berkedok badal haji. Imbauan tersebut disampaikan Iqbal saat menjadi narasumber dalam Dialog Makassar Menyapa Pagi di RRI Pro 1 Makassar, Jumat, 26 Juni 2026. Ia menjelaskan badal haji merupakan pelaksanaan ibadah haji oleh seseorang untuk menggantikan orang lain yang telah meninggal dunia atau yang sudah tidak mampu menunaikan ibadah haji sesuai ketentuan syariat.

Ia menegaskan, pemerintah tidak memiliki regulasi yang mengatur besaran biaya badal haji. Namun, masyarakat perlu memahami bahwa biaya masuk ke Arafah bagi pelaksana badal haji di Arab Saudi saat ini mencapai sekitar Rp40 juta. Karena itu, apabila terdapat penawaran badal haji dengan biaya jauh di bawah angka tersebut, masyarakat patut mewaspadainya sebagai indikasi penipuan.

Ikbal menyampaikan bahwa kondisi tersebut berbeda apabila badal haji dilakukan oleh petugas haji atau pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) yang telah memiliki akses resmi dan tidak sedang melaksanakan ibadah haji untuk dirinya sendiri. Menurutnya, mekanisme tersebut lebih dapat dipertanggungjawabkan karena berada dalam jalur yang resmi.

Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah hanya mengatur pelaksanaan badal haji bagi jemaah haji tahun berjalan yang meninggal dunia sebelum melaksanakan wukuf di Arafah. Dalam kondisi tersebut, badal haji dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.

Lebih lanjut, Ikbal menyarankan masyarakat yang ingin membadalkan anggota keluarganya agar berkoordinasi melalui KBIHU yang terpercaya di kabupaten atau kota masing-masing. Langkah tersebut dinilai lebih aman sekaligus memastikan pelaksanaan badal haji sesuai dengan syariat dan ketentuan yang berlaku.

"Jangan mudah tergiur dengan biaya yang terlalu murah. Bila ingin melaksanakan badal haji, komunikasikan melalui KBIHU yang terpercaya agar terhindar dari praktik penipuan," ujar H. Ikbal Ismail, S.Ag., M.A.,