RRI.CO.ID, Makassar – Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Sulawesi Selatan mulai mengantisipasi percepatan tahapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Langkah ini dilakukan menyusul informasi bahwa Pemerintah Arab Saudi memajukan timeline penyelenggaraan haji sekitar dua bulan lebih awal dibandingkan tahun sebelumnya.

Kepala Kanwil Kemenhaj Sulsel, Ikbal Ismail, mengatakan pihaknya memperkirakan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahap pertama sudah dapat dimulai pada awal Agustus 2026. Meski masih menunggu informasi resmi dari pemerintah pusat, berbagai persiapan telah dilakukan sejak dini.

"Karena ini timeline Saudi maju dua bulan. Jadi Saudi memang sudah buat timeline untuk tahun 2027. Saya lihat jadwalnya ini maju dua bulan. Jadi kami target di awal Agustus kemungkinan sudah dibuka pelunasan pertama. Kalau itu terjadi berarti kami harus tancap gas, pendataan, pemeriksaan, paspor, pemeriksaan kesehatan," ujar Ikbal Ismail, kepada RRI.co.id, Kamis 16 Juli 2026.

Menurutnya, percepatan jadwal tersebut mengharuskan seluruh proses administrasi jemaah diselesaikan lebih cepat. Karena itu, Kemenhaj Sulsel telah menginstruksikan jajaran di kabupaten dan kota untuk segera melakukan pendataan calon jemaah serta mempersiapkan dokumen yang diperlukan, termasuk pemeriksaan kesehatan.

Ikbal menambahkan, percepatan persiapan dilakukan agar proses pelunasan dan pemberangkatan jemaah dapat berjalan lancar apabila jadwal resmi dari Pemerintah Arab Saudi benar-benar dimajukan. Ia juga menjelaskan, apabila terdapat jemaah yang tidak dapat melakukan pelunasan sesuai jadwal, maka kuotanya akan dialihkan kepada jemaah cadangan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kami mulai sekarang sudah meminta teman-teman di daerah mencari jemaah, melakukan pendataan, dan mempersiapkan segala sesuatunya. Kalau ada yang tidak melunasi, kuotanya otomatis akan digantikan oleh jemaah cadangan," kata Ikbal.

Kemenhaj Sulsel mengimbau seluruh calon jemaah haji untuk terus memantau informasi resmi terkait jadwal pelunasan dan segera melengkapi persyaratan administrasi agar tidak terkendala ketika tahapan penyelenggaraan haji dimulai.