RRI CO.ID, Makassar - Faktor ekonomi dan minimnya informasi menjadi pemicu utama maraknya warga miskin menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Aktivis dari Koalisi Perempuan Indonesia, Alita Karen mengatakan Kelompok perempuan dan anak tercatat sebagai pihak yang paling rentan terhadap praktik eksploitasi ini.

Korban perempuan umumnya terjebak menjadi pekerja seks, sedangkan korban laki-laki kerap mengalami kerja paksa dengan jam kerja ekstrem. Sebagian besar dari mereka tergiur iming-iming bekerja di luar negeri meski memiliki pengetahuan administrasi yang terbatas.

"Semua korban yang pernah kami tangani berasal dari keluarga tidak mampu. Hampir semua korban perempuan menjadi pekerja seks, sementara laki-laki menjadi korban kerja paksa," Ujar Alita, kepada RRI, kamis, 30 Juli 2026.

Guna membendung alur perdagangan orang sejak dari hulu, peran aktif pemerintah desa dianggap sangat krusial. Aparat desa perlu memverifikasi dengan ketat setiap pengurusan dokumen administrasi warga yang hendak bekerja ke luar daerah.

"Satu-satunya cara pencegahan dari bawah adalah pengawasan langsung dari desa. Pemerintah desa harus menguji dan memastikan warga yang mengurus surat keterangan tidak salah langkah," lanjutnya.

Pelibatan aparat desa dalam melacak latar belakang tawaran kerja dapat memutus sindikat penipuan tenaga kerja. Langkah moral ini diyakini efektif menekan angka korban sebelum mereka terjerat jalur ilegal di perbatasan.

"Pemerintah desa secara moral harus melakukan pelacakan terhadap warganya," tegas Alita. "Melalui pengawasan desa ini, potensi jatuhnya korban perdagangan orang bisa diminimalisir," tutupnya.