RRI.CO.ID, Makassar - Penindakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal dinilai belum mampu memberikan efek jera (deterrence effect) yang optimal bagi para pelaku intelektual. Hal ini disebabkan karena perdagangan komoditas ilegal tersebut telah berkembang menjadi bentuk kejahatan ekonomi terorganisasi yang bergerak secara dinamis.

Pakar Hukum Pidana dan Kriminologi, Dr. Ririn Nur Fatirani diwawancara RRI Makassar Jum'at sore 17/07/2026 mengungkapkan bahwa bisnis gelap ini masuk dalam kategori kejahatan pilihan rasional (rational choice crime). Para pelaku secara cermat menghitung keuntungan ekonomi yang jauh lebih besar ketimbang risiko hukum yang diancamkan kepada mereka.

"Maraknya pasokan yang terus mengalir dipicu oleh lemahnya pengawasan rantai distribusi di lapangan. Celah pengawasan inilah yang dimanfaatkan secara maksimal oleh sindikat untuk meraup keuntungan finansial yang besar." Tutur Dr Ririn.

Menurut Ririn, operasi penindakan yang dilakukan aparat selama ini masih cenderung menyasar para pelaku di tingkat bawah atau pengecer lapangan. Sementara itu, aktor utama dan penyokong dana di balik peredaran barang ilegal tersebut sering kali tidak tersentuh oleh hukum.

"Fenomena penegakan hukum seperti ini diibaratkan layaknya melihat bongkahan gunung es di tengah lautan luas. Aparat baru berhasil menyita barang bukti yang tampak di permukaan, sedangkan jaringan distribusi raksasa di bawahnya masih tetap bergerak bebas."Ujarnya.

Karena itu lanjut Ririn, tantangan terbesar penegakan hukum saat ini adalah memangkas disparitas antara regulasi yang ada dengan efektivitas implementasinya. Regulasi yang kuat di bidang cukai tidak akan berdampak besar tanpa adanya pemutusan rantai pendanaan sindikat.

"Kejahatan ekonomi ini tidak boleh lagi hanya dipandang sebagai pelanggaran administrasi cukai semata. Diperlukan komitmen bersama untuk membongkar seluruh anatomi kejahatan agar negara tidak terus mengalami kerugian finansial yang besar." Tutupnya.