RRI.CO.ID, Makassar : Penurunan pagu Belanja Pemerintah Pusat (BPP) di Sulawesi Selatan pada 2026, dari Rp24,6 triliun menjadi Rp22,0 triliun, mencerminkan adanya penyesuaian kebijakan fiskal nasional yang berdampak langsung pada struktur belanja di daerah, khususnya pada pos belanja barang dan bantuan sosial. Kontraksi anggaran ini tidak sekadar menunjukkan pengurangan nominal, tetapi juga menandai pergeseran prioritas belanja pemerintah menuju program yang dinilai lebih strategis dan berkelanjutan.
Kepala Kanwil DJPb Sulsel, Supendi, menjelaskan bahwa pagu belanja barang mengalami koreksi cukup signifikan sebesar Rp3,2 triliun, dari Rp10,3 triliun pada 2025 menjadi Rp7,1 triliun pada 2026. Di sisi lain, pagu belanja bantuan sosial turut menyusut sebesar Rp76,7 miliar, dari Rp101,7 miliar menjadi Rp25 miliar, seiring penyesuaian skema intervensi sosial yang kini lebih terfokus pada program berbasis layanan negara, khususnya sektor pendidikan.
"Hingga 31 Januari 2026, realisasi belanja barang tercatat mencapai Rp150,1 miliar atau 2,10 persen dari total pagu, yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta layanan operasional pada 725 satuan kerja di 48 kementerian/lembaga di Sulsel", jelas Supendi di sela Konferensi Pers di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar, Rabu 25 Februari 2026.
Capaian ini menunjukkan akselerasi pelaksanaan anggaran yang relatif lebih progresif dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya sebesar 0,83 persen..Sementara itu, belanja bantuan sosial belum menunjukkan realisasi pada awal tahun anggaran 2026, kondisi yang serupa dengan periode Januari 2025.
Supendi menuturkan bahwa komponen bansos tersebut didominasi oleh Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP), yang pola penyalurannya mengikuti siklus tahun ajaran pendidikan. Lebih lanjut, pengurangan signifikan pada pagu bansos juga dipengaruhi oleh mulai beroperasinya program sekolah rakyat yang pembiayaannya ditanggung penuh oleh negara.
"Konsekuensinya, sebagian anggaran bantuan pendidikan yang sebelumnya dialokasikan melalui PIP dan KIP tidak lagi dibebankan kepada penerima yang telah terakomodasi dalam skema pendidikan tersebut. Di Sulsel sendiri, realisasi sekolah rakyat bahkan telah melampaui target awal yang direncanakan pada 2025" urainya.
Meski demikian, Supendi menegaskan bahwa belanja bansos yang berfokus pada pendidikan masih berpotensi mengalami penyesuaian pada semester kedua. "Mengingat tahun ajaran berlangsung pada rentang Juli hingga Juni tahun berikutnya, sehingga dinamika kebutuhan anggaran tetap bersifat fleksibel" ucap Supendi.
Berbeda dengan belanja barang dan bansos yang mengalami pengetatan, pagu belanja pegawai dan belanja modal justru mengalami peningkatan. Belanja pegawai naik menjadi Rp11,1 triliun dari Rp11,0 triliun pada 2025, sedangkan belanja modal bertambah menjadi Rp3,7 triliun dari sebelumnya Rp3,2 triliun, mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga kesinambungan layanan publik serta percepatan pembangunan infrastruktur.
Realisasi belanja pegawai hingga akhir Januari 2026 mencapai Rp668,3 miliar atau 6,0 persen dari pagu, mencakup pemenuhan gaji, tunjangan, uang makan, dan lembur bagi sekitar 50 ribu personel TNI/Polri, 14 ribu dosen dan guru, 35 ribu PNS, serta 9 ribu PPPK di Sulawesi Selatan. Sementara itu, realisasi belanja modal sebesar Rp5,9 miliar atau 0,16 persen diarahkan antara lain untuk preservasi jalan dan jembatan pada sejumlah ruas strategis seperti Watampone Pompanua Tarumpakae, batas Kota Makassar Maros hingga perbatasan Pangkep dan Bone, serta pembangunan Terminal Tipe A Songka di Palopo.
Secara lebih luas, pelaksanaan BPP hingga 31 Januari 2026 tetap memberikan dampak nyata bagi masyarakat daerah, di antaranya melalui penyaluran Program Makan Bergizi Gratis kepada 1.788.132 penerima manfaat melalui 629 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di 24 kabupaten/kota. Selain itu, penguatan ekonomi kerakyatan juga terlihat melalui aktivasi 1.274 gerai Koperasi Merah Putih, 3.020 koperasi yang telah terintegrasi dalam sistem Simkopdes Merah Putih, serta ratusan proposal bisnis yang tengah diproses.
Dampak lainnya tercermin pada dukungan ketahanan pangan melalui produksi padi yang mencapai jutaan ton di lebih dari satu juta hektar lahan sawah, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp1,30 triliun kepada 19.357 debitur lintas sektor, serta penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk ratusan unit rumah, yang secara keseluruhan memperlihatkan bahwa meskipun terjadi rasionalisasi anggaran, belanja pemerintah pusat tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....