KBRN, Makassar : Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Sulawesi Selatan hingga 30 September 2025 menunjukkan tren positif dan tetap solid dalam menopang pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan yang digelar di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar, Rabu (29/10/2025).

Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan sekaligus Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat (Sulseltrabar), Wibawa Pram Sihombing, mengungkapkan bahwa kinerja fiskal Sulsel hingga triwulan III tahun 2025 masih terjaga dan berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. “Pendapatan negara sudah mencapai Rp10,51 triliun atau 62,47 persen dari target. Ini menunjukkan realisasi yang cukup solid, terutama dari penerimaan perpajakan dan PNBP,” ujarnya.

Realisasi pendapatan negara di Sulawesi Selatan hingga akhir September terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar Rp7,30 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp2,9 triliun. Dari sektor perpajakan, kontribusi terbesar berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp3,42 triliun, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp3,21 triliun, serta penerimaan dari Kepabeanan dan Cukai yang mencapai Rp271 miliar atau 77,16 persen dari target, dengan porsi terbesar dari bea masuk Rp162,9 miliar.

PNBP didominasi oleh kontribusi Badan Layanan Umum (BLU) senilai Rp2 triliun, diikuti PNBP lainnya Rp936,9 miliar. Realisasi belanja negara di Sulsel mencapai Rp36,92 triliun atau 67,01 persen dari pagu, terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp13,5 triliun dan transfer ke daerah Rp23,4 triliun.

Belanja pemerintah pusat banyak terserap untuk belanja pegawai Rp8,1 triliun dan belanja barang Rp4,5 triliun, mencerminkan fokus pada penguatan layanan publik, pemerintahan, dan pelayanan dasar masyarakat. Belanja modal diarahkan pada pembangunan infrastruktur strategis seperti : Jalan Irigasi Gilireng Kiri di Kabupaten Wajo, Jembatan Gantung Minasa Upa dan Benteng Pattiro di Soppeng, serta fasilitas pelabuhan di Kabupaten Selayar.

Selain itu, program sosial seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) telah tersalurkan kepada 5.000 penerima di 11 kabupaten/kota dengan total nilai Rp78,7 miliar. Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp23,4 triliun atau 74,11 persen dari total pagu Rp31,6 triliun.

Komponen terbesar berasal dari: Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp16,6 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp4,4 triliun, Dana Desa Rp1,6 triliun, dan Dana Bagi Hasil (DBH) Rp604,9 miliar. Dana tersebut digunakan untuk berbagai program dan pembangunan fasilitas publik, antara lain pembangunan perpustakaan desa di Luwu Timur, rehabilitasi sekolah di Pinrang, serta rekonstruksi jalan di Kota Parepare.

Selain APBN reguler, sejumlah program nasional turut memberi dampak signifikan bagi masyarakat Sulsel, di antaranya: Program Makan Bergizi Gratis untuk 1,17 juta siswa di 1.314 sekolah, Tunjangan Profesi Guru (TPG) senilai Rp1,78 triliun bagi 162.511 guru, Pendirian 14 Sekolah Rakyat dengan dana Rp18,2 miliar,Pembentukan 3.059 Koperasi Merah Putih di berbagai desa dan kelurahan,

Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp1,89 triliun untuk pembangunan 15.213 unit rumah, serta Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp12,2 triliun kepada 210.717 debitur, didominasi sektor pertanian dan perdagangan. Wibawa Pram Sihombing menambahkan, kinerja fiskal Sulawesi Selatan yang positif tidak lepas dari dukungan pemerintah pusat. Namun, ia menilai pentingnya memperkuat kemandirian fiskal daerah. “Pemerintah daerah perlu terus memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi pajak daerah dan pengelolaan aset negara yang lebih produktif,” tegasnya.

Dengan capaian ini, APBN Sulsel tahun 2025 diharapkan terus menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pemerataan pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah provinsi.